TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Pembangunan Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Kukar, dalam hal ini budidaya udang tambak.

Kerjasama tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan pihak Kementerian KKP RI yakni Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto, pada Selasa (6/4).

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan bersama Kepala Daerah yang tahun ini diwilayahnya ada kegiatan-kegiatan klaster untuk pengembangan tambak udang.

Sementara Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, dalam kerjasama tersebut Kukar sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kegiatan untuk mengembangkan budidaya tambak udang dengan luas pengembangan 5 hektar, yang berada di wilayah Kecamatan Muara Badak.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan awal program nelayan dan pembudidaya produktif dari visai-misi Kukar Idaman, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Yakni pembangunan pertanian berbasis kawasan, yang didalamnya termasuk fasilitasi sarana prasarana 25 ribu nelayan dan pembudidaya perikanan produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.

“Saya berharap kegiatan ini nantinya dapat terlaksana dengan baik, guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya di Kukar,” harapnya.(prokom.Iif)

Tenggarong – Assisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan terkait pembangunan jaringan gas (Jargas) mandiri oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menurutnya bisa saja Pemkab Kukar ikut berpartisipasi.

Dikatakannya, kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi melalui badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai perubahan peraturan yang ada, namun mengingat perlunya pendanaan padat modal sehingga kemungkinan besar akan melakukan kerjasama bersama pihak yang memiliki modal.

“Bila dilihat dari perubahan peraturan terkait jargas ini memang untuk BUMD ada ruang dan peluangnya, namun perlu padat modal karena menyangkut pada investasi masalah jaringan pipa, tekhnologi pengelolaan dan juga pengamanan yang menjadi pertimbangan prioritas,” ucap Akhmad Taufik Hidayat setelah mengikuti rapat dengar pendapat publik terkait perubahan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil, Selasa (6/4/2021).

Akhmad Taufik Hidayat mengatakan publik hearing tersebut membahas program dari proyek jargas yang mana dulunya beban pembiayaan ditanggung oleh dipusat, dan melalui kegiatan ini disampaikan kedepan dalam pengelolaan jargas dibuka peluang untuk dikelola oleh Badan Usaha milik Negara (BUMD) maupun Badan Usaha milik Daerah (BUMD).
Untuk diketahui bahwa BPH Migas akan memprioritaskan pembangunan jaringan gas (Jargas) mandiri, dimana dananya akan diinisiasi oleh badan usaha.
Anggota komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan dari peraturan BPH migas terdahulu, masih terdapat beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki sehingga menurutnya melalui publik hearing tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas BPH migas, diantaranya BPH migas akan fokus terhadap pembangunan jaringan gas mandiri, dimana dananya akan diinisiasi oleh badan usaha, sesuai Keputusan Presiden (Kepres) badan usahanya bukan hanya milik negara semata namun untuk seluruh badan usaha termasuk swasta. (prokom07)*

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen meningkatkan pembangunan sektor pertanian berbasis kawasan, termasuk pariwisata. Hal tersebut tertuang dalam visi misi Kukar Idaman (Inovasi, daya saing dan mandiri).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, salah satu strategi dalam mengurangi ketergantungan dari sektor pertambangan baik Migas dan batubara, adalah melalui transformasi perekonomian Pemkab Kukar dari sumber daya yang tidak terbarukan, kepada sumber daya yang dapat terbarukan khususnya sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

Edi menyebut bahwa tugas dan tanggungjawab terkait bagaimana mendorong dan mendukung pembangunan pertanian di Kukar tentunya bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah, namun seluruh stakeholders termasuk dukungan dari lembaga Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA).

Untuk itu, Bupati berharap KTNA Kukar dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan solusi yang cerdas dan meningkatkan peranannya saat ini dan dimasa mendatang (Revitalisasi Fungsi dan Peran KTNA).

Sebagaiman diketahui bahwa KTNA sebagai mitra strategis pemerintah/pemerintah daerah, menjalankan fungsi menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah/pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah. Mendukung untuk mensukseskan program pembangunan pertanian pemerintah/pemerintah daerah baik sebagai pelaku usaha, penyuluhan ataupun memotivasi anggota kelompok tani pelaksana.

“Saya harap KTNA Kukar dapat mendorong dan memotivasi para pemuda untuk mau terjun langsung dalam dunia pertanian menjadi pemuda tani yang handal, kreatif, mandiri dan sejahtera,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Bupati berharap peranan Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) harus lebih dioptimalkan, sebagai tempat/wahana para pemuda tani untuk belajar/magang.
Harapan Pemkab Kukar pada setiap kecamatan sekurang-kurangnya ada 1 (satu) P4S yang dapat menjadi pusat pelatihan dan keterampilan pada berbagai bidang pertanian dalam arti luas (mulai dari sistem budidaya sampai dengan pengolahan hasil/pasca panen). (prokom04/hr)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah sejak beberapa tahun lalu menginginkan agar pada setiap kecamatan sekurang-kurangnya ada satu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

“P4S tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan dan keterampilan pada berbagai bidang pertanian dalam arti luas, mulai dari sistem budidaya sampai dengan pengolahan hasil atau pasca panen,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Maka, jika berjalan dengan baik P4S akan dapat mendorong dan memotivasi para pemuda untuk terjun langsung dalam dunia pertanian dalam arti luas. Sehingga dapat memotivasi generasi muda menjadi pemuda tani yang handal, kreatif, mandiri dan sejahtera.

Menurutnya, hal tersebut guna meningkatkan atau menjaga jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) di Kukar. Pasalnya, salah satu masalah utama yang hadapi saat ini adalah terkait dengan menurunnya RTP.

Namun, menurutnya Pemerintah memerlukan stakeholder terkait, diantaranya Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kukar.

“Harapan saya KTNA sebagai mitra pemerintah dapat memotivasi generasi muda menjadi pemuda tani yang handal, kreatif, mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Untuk itu, diharapkan KTNA Kukar dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan solusi yang cerdas dan meningkatkan peranannya saat ini dan dimasa mendatang (Revitalisasi Fungsi dan Peran KTNA).
KTNA sebagai mitra strategis pemerintah/pemerintah daerah, menjalankan fungsinya, yaitu menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah/pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah. (prokom04/hr)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menghadiri undangan Rapat Paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan) ke 691, pada Selasa (6/4/21) di Gedung DPRD Bone.

Saat di temui usai Rapat Paripurna, Rendi Solihin mengucapkan Selamat ulang tahun kepada kabupaten Bone.
Ia juga sangat mengapresiasi acara hari jadi Bone yang digelar cukup sederhana tapi tidak lepas dari adat istiadat yang kental.

Sebagai salah satu dari putra Bone, Rendi bangga bisa sukses di Kutai Kartanegara sebagai Wakil Bupati Kukar.

Ia juga berharap dengan peringatan hari jadi yang ke 691, Kabupaten Bone bisa lebih meningkatkan lagi infrastruktur dasar seperti jalan-jalan ditingkat desa agar masyarakat bisa menikmati sarana dan prasarana yang diprogramkan oleh pemerintah.

Sementara itu Bupati Bone H.Andi Fahsar M. Padjalangi mengatakan bahwa peringatan HUT Bone kali ini sangat berbeda dan lebih sederhana.
Menurutnya, Dimasa pendemi ini harus berhati- hati dalam mengambil sikap dan kebijakan karena yang terpenting adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Bila kita lalai maka akan menampung masalah sehingga yang akan susah adalah masyarakat,”ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa Rapat Paripurna istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, dan Bupati Bone H.Andi Fahsar M. Padjalangi sempat membacakan sejarah singkat tanah Bone.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota DPRD Kukar komisi 1 Johansyah, Anggota DPRD Kukar Komisi 2 Budiman, Anggota DPRD Kukar komisi 3 Fachruddin dan Anggota DPRD Kukar Komisi 4 Farida. (prokom08)