Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempati posisi progres paling tinggi pada Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan (TL HRP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I tahun 2021, diantara Pemprov Kaltim dan Pemkab/Pemkot se Kaltim, serta Bank Kaltimtara.

Atas pencapaian tersebut, Pemkab Kukar mendapatkan plakat dan piagam penghargaan dari Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar, diserahkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kukar Heriansyah, pada acara Pembahasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di ruang Auditorium BPK RI perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, Jumat (25/6).

Dadek, memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Kukar tersebut, yakni atas komitmennya mengingat beberapa kabupatan/kota yang lain mengalami penurunan, dan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BPK sebagaimana amanat dari ketentuan pasal 20 ayat (4) dan ayat(6) UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

“Pada semester ll tahun 2021 dapat di tingkatkan lagi kegiatan pemutahiran data TL-HRP BPK RI perwakilan Provinsi Kaltim Semester I tahun 2021 yang dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 21 hingga 25 Juni 2021,” pintanya.

Setelah melalui berbagai proses tahapan penilaian dilanjutkan dengan Pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah se-Provinsi Kaltim.

“Pemkab Kukar telah meyelesaikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan dan mendapatkan nilai tertinggi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Sementara itu, Heriansyah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian ini. Karena Kukar mencapai progres paling tinggi tindak lanjut semester l tahun 2021 sebesar 78,69 %.

“Saya sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi- tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kukar yang telah berkomitmen sangat tinggi terhadap masalah TL HRP BPK RI” ujarnya.

Dikatakan Heri, hasil yang diraih saat ini belum berjalan secara optimal karena penilaian ini masih fluktuatif dan perlu upaya-upaya ekstra untuk mensetarakan dengan Pemkab/Pemkot lain di Provinsi Kaltim.

“Kedepan ia berharap dukungan pimpinan dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta seluruh Kepala OPD pengampu di semester ll 2021 nilai TL HRP Kukar bisa mencapai diatas 80 persen, dengan memperhatikan banyaknya potensi-potensi yang dapat meningkatkan tindak lanjut tersebut,” harapnya.(prokom05)

TENGGARONG – Menyikapi terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar), Pemkab Kukar melalui Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, menggelar rapat koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 di Kantor Bupati setempat, Kamis (24/6).

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kukar Sunggono, dan diikuti secara virtual oleh Bupati Kukar Edi Damansyah selaku Ketua Satgas.
Sunggono dalam laporannya menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat terkait upaya mitigasi dan evaluasi, menyikapi adanya beberapa kebijakan dan arahan terhadap surat edaran dari Provinsi Kaltim terkait terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 di Kaltim.

Diungkapkannya terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Satgas, diantaranya yaitu terjadinya kebiasan baru di masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan (prokes) yang selama ini telah diberlakukan, salah satunya sudah ada komponen masyarakat yang mulai mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan, sementara itu saat ini telah terjadi kenaikan yang signifikan penyebaran Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Sunggono mengatakan akan mengambil langkah cepat dengan segera mengeluarkan surat edaran dan himbauan – himbauan untuk tetap melaksanakan prokes, serta akan memberlakukan kembali work from home (WFH) bagi ASN dengan kompisisi 75 persen WFH atau bekerja dari rumah dan 25 persen bekerja di kantor.

“Selain itu, akan kami terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro guna meminimalisir terjadinya lonjakan penyebaran virus korona tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Edi Damansyah selaku dalam arahannya mengungkapkan bahwa kebijakan secara nasional dalam penanganan Covid-19 ini telah dilakukan penguatan tiga pilar, yaitu TNI, Polri dan Pemerintah, dan di Kutai Kartanegara ketiga pilar tersebut telah bersinergi secara baik, hal ini ditunjukkan dengan selalu melakukan kegiatan secara bersama.

Edi mengharapkan soliditas yang terbangun selama ini ketiga pilar tersebut, serta Satgas dengan masyarakat tetap terjaga.

“Selama setahun lebih upaya kita dalam menangani pandemi telah terbangun dan berjalan baik, dan kedepan soliditas ini harus tetap terjaga dengan selalu melakukan koordinasi, untuk itu saya apresiasi kinerja tim Satgas Covid 19 Kukar,” ujar Edi.

Terkait surat edaran, dirinya akan secepatnya menandatanganinya, namun Ia menekankan perlu adanya penyamaan persepsi antara yang terlibat dalam Satgas Covid 19, tiga pilar (anggota polri, TNI dan pemerintah) dan jajaran OPD pendukungnya, karena pengawalan surat edaran itu di lapangan tidak mudah.

“Kenapa ini saya tekankan, karena saya memahami untuk mengawal surat edaran dilapangan tidaklah mudah, diperlukan metode atau trik – trik khusus agar surat edaran ini dapat dipatuhi, dijakankan dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama Sekretaris Satgas Covid 19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Martina Yulianti memberikan gambaran kondisi terkini perkembangan penyebaran Covid-19 telah terjadi lonjakan cukup tajam pada bulan ini, sehingga pemerintah perlu segera mengambil langkah – langkah preventif sebelum terjadi penyebaran yang lebih luas.

“Jika kita lihat trennya ini merupakan serangan gelombang kedua, karena sebelumnya kurvanya landai dan sekarang naik lagi, khususnya dalam dua tiga hari ini,” ujar Yuli.

Hadir dalam rapat tersebut kepala Bappeda Wiyono, Kepala Dinas Perhubungan Heldiansyah, Kepala Satpol PP Fida Hurasani, Kabag Ops Polres Kukar dan Kepala Staf Kodim 0906 Tenggarong. (Prokom01)

Tenggarong – Keberadaan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kukar. Hal itu dikatakan Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar Sukotjo, saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara (FTHK) periode 2021-2025 di Pendopo Odah Etam, Rabu (23/06/2021).

Dalam Sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Sukotjo, Pemkab Kukar mengapresiasi FTHK, menurutnya tenga honorer Kukar sangat berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kukar

“Pemerintah sangat menghargai dan berterimakasih kepada honorer karena telah membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya banyak diantara saudara saudari mempunyai kemampuan sama dan atau diatas PNS, maka dari itu saya berharap kepada seluruh pengurus FTHK maupun tenaga honorer yang ada untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi peran, tugas dan tanggungjawab dapat dipertahankan bahkan lebih di tingkatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Lebih lanjut Sukotjo juga mengatakan momentum ini harus bisa kita jadikan evaluasi dan catatan dalam menyusun serta menyatukan visi misi program Pemerintah Daerah, tentunya FTHK Kukar dapat sejalan dan bersinergi dengan kinerja pemerintah khusunya dalam mensukseskan visi misi program Kukar Idaman.

Diharapkan Mubes kami berharap itu tidak hanya agenda seremonial pemilihan ketua forum tenaga honor semata, namun juga dapat meletakkan pondasi kuat dan komitmen tinggi serta totalitas terhadap dukungan kepada pemerintah kabupaten Kukar, maka peran aktif dan profesionalisme sangat kami harapkan, agar capaian Visi Misi Kukar Idaman dapat terlaksana sesuai dengan harapan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

Sementara itu ketua panitia penyelenggara Abdul Sani mengatakan Mubes FTHK itu untuk membentuk dan membahas lebih lanjut tentang pemilihan Ketua FTHK periode 2021-2025.

“Momentum ini sangat penting dalam kelanjutan organisasi khususnya pembentukan kepengurusan baru ini tentunya di harapkan dapat lebih aktif, amanah, profesional, akuntabel, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab guna menjalankan visi misi organisasi serta bersinergi dengan program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mensejahterakan kawan kawan tenaga honorer,” ujarnya. (Prokom 09).

TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berkomitmen dalam memberantas buta aksara sebagai wujud pelaksanaan program pemberantasan buta aksara dan program pendidkan keaksaraan. Hal tersebut ditegaskan oleh Plt Disdikbud Kukar H Slamet Hadiraharjo saat membuka Sosialisasi Pemberantasan Buta Aksara, di Ruang Serbaguna Disdikbud Kukar, Rabu (23/6/2021).

“Pemberantasan buta aksara merupakan tanggung jawab Kita Bersama, Bupati (Edi Damansyah-red) sangat mendukung dan komitmen dalam memberantas buta aksara. Hal ini sudah diwujudkan dengan Surat Edaran (SE) No. P-4309/DPK/PAUD-PNFI-1/420?03/2021, tentang Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara dan Program Pendidikan Kesetaraan tahun 2021 yang ditujukan kepada seluruh Camat dan Lurah/desa se-kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Dalam pelaksanaannya sendiri kata Slamet, melibatkan UPT Layanan Kependidikan, Penilik, Guru Satuan Pendidikan, Mahasiswa, Babinsa, SPNF SKB, PKBM, LKP dan, atau mitra Pendidikan lainnya.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini, penyelenggaraan pemberantasan buta aksara di Kukar sukses dilaksanakan. Lakukan pengecekan ulang dilapangan terkait dengan pendataan buta aksara yang saat ini sudah banyak perubahan,” ujarnya.

Menurut dia, pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melingkupinya. Bagaimana memberaksarakan penduduk atau warga belajar dari kebutaaksaraan agar dapat membaca dunia kehidupannya, membantu, mengingat, mencatat, dan berkomunikasi lintas ruang dan waktu yang dibutuhkan setiap anggota warga masyarakat seiring perubahan dan perkembangan dunia yang semakin cepat.

“Pendidikan keaksaraan itu bukan satu satunya cara menuntaskan kebutaaksaran, melainkan banyak faktor yang melingkupinya seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidak berdayaan penduduk. Slogan “Menjangkau yang tidak terjangkau” berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat di dampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Marsidik serta Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Purnomo menerima kunjungan kerja panitia khusus Pansus II DPRD Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Selasa ( 22/6 ).

Akhmad Taufik Hidayat menyambut baik kunjungan ini dan mengucapkan selamat datang kepada rombongan dan Pemkab Kukar siap berbagi pengetahuan terkait apa yang dinginkan DPRD Enrekang.

Rombongan yang berjumlah sepuluh orang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Ikrar Eran Batu. Menurut Ikrar kunjungan mereka tersebut selain bersilaturahmi, sekaligus menggali informasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah atau mitra kerja terkait, sekaligus referensi Peraturan Daerah tentang hal tersebut.

Kunjungan Pansus DPRD Kabupaten Enrekang itu, disebutnya karena dalam tahun 2021 ini pihaknya ada 5 rancangan Perda yang merupakan inisiatif legeslatif dan eksekutif tentang bencana, dimana peraturan tersebut sangat penting dan mendesak yang nantinya akan dibuatkan Perda dalam rangka kepentingan masyarakat .

“Konsultasi ini dilakukan karena Kabupaten Kukar dinilai telah melaksanakan secara menyeluruh menjalankan Perda bencana alam ini ,” ujarnya.

Ikrar berharap melalui konsultasi ini mereka bisa menggali berbagai informasi dan menjadi masukan bagi mereka dalam menyusun perda sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kondisi wilayah Enrekang yang selama ini sering dilanda berbagai musibah , sekaligus nantinya BPBD Enrekang bisa lebih tanggap dan cepat dalam penanganan bencana .

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kukar Marsidik menjelaskan tentang keberadaan BPBD Kukar yang selama ini selalu bersinergi dengan OPD terkait dalam menangani berbagai musibah di Kukar , baik TNI Polri serta para relawan yang dengan berbasis kemandirian masyarakat yang ada di kelurahan dan desa.

Sedangkan mengenai biaya operasional dalam penanganan bencana pihaknya menggunakan biaya rutin Pemkab Kukar. Pihaknya juga terus melakukan berbagai kajian risiko bencana .

“Hal ini sangatlah penting, karena pengkajian potensi dan permasalahan daerah salah satunya adalah permasalahan sektoral yang dihadapi dalam sektor kebencanaan, sekaligus selalu berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait membuat berbagai regulasi sekaligus mematuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Marsidik . ( Prokom 03 ).