Sunggono: Gunakan QRIS, Semua Transaksi Keuangan di Kukar Harus Berbasis Digital
TENGGARONG – Dalam upaya mendorong pemerintah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah yang diwujudkan dengan keanggotaan BI (Bank Indonesia) dalam Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mensosialisasikan penggunakan transaksi keuangan digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kedepan semua transaksi keuangan disetiap OPD hingga kecamatan tidak lagi menggunakan dana tunai, melainkan semuanya sudah menggunakan sistem non tunai atau digitalisasi QRIS,” kata Sekda Kukar Sunggono saat membuka sosialisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan QRIS, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (23/6/2021).
Menurut Sunggono, proses digitalisasi saat ini terjadi perubahan dalam pola transaksi terlebih masa pandemi Covid-19. Percepatan dan perluasan digitalisasi sendiri untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan ekonomi nasional.
“Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik dan transparansi dalam pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Pemkab Kukar juga menyambut baik atas dukungan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, memastikan transaksi pemerintah daerah untuk dapat dilakukan secara non tunai, lebih mudah dan tercatat dengan baik secara digital.
Dia juga mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah (PAD).
“Sistim digitalisasi ini juga sebagai penguatan visi-misi Kukar Idaman yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani dengan program dedikasi program digitalisasi pelayanan publik (DISAPA),” ujarnya.
“Saya berharap mulai saat ini semua OPD sudah memikirkan dan terus melakukan sinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi di Kukar, khususnya transaksi pemerintah sehingga dapat meningkatkan PAD serta mengakselerasi ekonomi keuangan digital,” harapnya. (Prokom10)
