Tenggarong – Asisten II Setdakab Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani membuka diklat standardisasi guru Alquran metode tilawai level dua se-Kukar bertempat di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Sabtu (31/8/2024).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Tilawati Education Center (TEC) cabang Istimewa Tenggarong tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan ayat suci Alquran.

Direktur eksekutif TEC cabang Istimewa Tenggarong Ahmad Zainuri dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan diklat tersebut merupakan program dari TEC dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Kukar khususnya yang berkaitan dengan program Gerakan Etam Mengaji (Gema).

“Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta diklat standardisasi guru Alquran”, ucap Ahmad Zainuri.

Sementara itu, Ahyani Fadianur Diani saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan atas nama Pemkab Kukar dan masyarakat muslim Kukar mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada TEC beserta seluruh jajaran yang telah konsisten dan istiqomah melaksanakan pembelajaran baca tulis, pembelajaran menghafal, pembelajaran menterjemahkan isi kandungan Alquran dengan metode tilawati.

Lebih lanjut, Ahyani mengatakan Pemerintah Daerah dan masyarakat muslim Kukar tentunya berharap agar program yang telah berjalan dengan baik itu, secara terus menerus dapat dilaksanakan sebagai bentuk sumbangsih terhadap pemerintah dah masyarakat dalam upaya membumikan Al-Qur’an di daerah Kukar.

“Hal ini tentunya sejalan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2025 yaitu Gerakan Etam Mengaji (GEMA), ” ujarnya.

Menurutnya, Satu langkah maju telah diambil oleh Jajaran Managemen TEC dengan melaksanakan standarisasi terhadap semua guru Al-Qur’an metodologi tilawati, dimana dikatakannya melalui standarisasi tersebut akan diperoleh gerak langkah yang sama dalam melaksanakan pengajaran Al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat.

“Kepada Pimpinan Tilawati Education Centre berserta seluruh jajarannya saya ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan yang berlipat ganda, ” pungkasnya. (Prokom07).

Jakarta – Sebanyak 18 peserta dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil masuk menjadi bagian kontingen Provinsi Kaltim. Menjadi perwakilan paling banyak dibanding 9 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim, dari 30 orang yang akan bertanding dengan membawa nama Kaltim.

Selama sebulan penuh mereka mengikuti Training Center (TC), pada kesempatan tersebut Sekda yang juga Ketua LPTQ Kabupaten Kukar H Sunggono datang mengunjungi sekaligus memberikan uang saku kepada peserta dari Kukar, di Wisma Pamentas Kecamatan Cilandak, Jakarta, Rabu (28/8/24).

Sembari berbincang dengan para kafilah dari kukar Sunggono didampingi Kabag Kesra Dendi Irwan Fahriza menanyakan tentang pelajaran yang telah mereka pelajari sesuai dengan jenis lomba yang mereka kuasai masing – masing selama TC berlangsung.

“Semoga apa yang kalian pelajari disini akan menambah ilmu dan bisa kalian terima dengan baik, kemudian langsung siap berlomba di ajang MTQ tingkat Nasional nanti”, ungkap Sunggono.

Ia ingin para kafilah disaat mengikuti lomba di ajang MTQ tingkat Nasional di bulan September nanti, di mana Kaltim sebagai tuan rumah bisa mengikuti lomba dengan baik dan bisa merilekskan pikiran dan melepaskan beban sebelum mengikuti lomba.

Sebagai Kabupaten yang sudah meraih juara umum sebanyak 6 kali berturut – turut pada MTQ tingkat Provinsi Kaltim, Kukar harus bisa memberikan yang terbaik bagi Kaltim di ajang MTQ tingkat nasional nantinya.

“Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kukar. Bahkan saat ini Kabupaten Kukar mengerahkan 18 perwakilannya untuk mengikuti MTQ tingkat nasional melebihi jumlah dari daerah lainnya”,ucapnya.

Bahkan, Bupati Edi pun sudah meniatkan untuk menghadiahkan satu unit rumah bagi kafilah Kukar yang berhasil meraih juara satu pada ajang MTQ Nasional kali ini.

“Mari manfaatkan TC ini sebaik mungkin, lakukan dengan hati, karena hanya orang – orang terpilihlah yang bisa mengikuti TC ini dan melanjutkan mengikuti lomba MTQ tingkat Nasional nantinya bersaing dengan kafilah dari daerah lain di Indonesia, untuk itu mari kita mendoakan bersama semoga kafilah Kukar khususnya dan Kaltim pada umumnya bisa mendapatkan juara nantinya”,harap Sunggono.

Pemkab Kukar juga terus berupaya mendukung pembinaan di bidang keagamaan. Diantaranya menaruh perhatian bagi santri pondok pesantren (ponpes) yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Dengan memberikan Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi, menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) di Jakarta.
Semua keberhasilan tidak lepas dari upaya bupati Kukar dalam mengembangkan dan pembinaan dibidang keagamaan. Dengan memberikan biaya operasional bagi ponpes senilai Rp 100 juta. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dari Pemkab Kukar untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di ponpes.(Prokom06)

Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menyerahkan putra – putri Kukar yang menjadi calon mahasiswa – mahasiswi pada Telkom University Bandung, sekaligus melakukan penandatanganan kerjasama dengan universitas tersebut, Kamis (28/8/2024) di Gedung Bangkit Telkom University,

Sekda Sunggono yang didampingi Plt. Kepala Bappeda Sy. Vanessa Vilna, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Kesra Dendi Irwan Fahreza, Kabid TIK Diskominfo Eri Hariyono dan perwakilan OPD lainnya diterima Dekan Fakuktas Teknik Elektro Bambang Setia Nugroho dan jajarannya,

Sebanyak 20 putra – putri Kukar yang telah lolos seleksi calon mahasiswa di Telkom University merupakan penerima beasiswa Kukar Idaman 2024, dan akan menempuh pendidikan selama kurang lebih empat tahun

Sunggono mengatakan Program pendidikan beasiswa antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Telkom University sudah berjalan sejak tahun 2015-2017, lalu terputus selama 5 tahun dan dilanjutkan kembali di tahun 2022 (sampai dengan sekarang) dengan format, mekanisme kerjasama baru yang sangat berdampak positif bagi Pemerintah Daerah.

“Hal itu tergambar dari setiap adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang selalu dipenuhi oleh calon pendaftar putra/i daerah, itu artinya bahwa Telkom University menjadi lembaga pendidikan favorit yang mempunyai daya tarik sendiri bagi lulusan SMA/SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Diungkapkannya Kerjasama yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Telkom University sudah selaras dengan Misi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 (dua) “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan berbudaya”

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus berkomitmen, memberikan ruang lembaga-lembaga yang berorientasi ke bidang pendidikan untuk berkontribusi tidak hanya pemanfaatan program beasiswa tetapi juga program lain yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.” Ungkapnya.

Sunggono berharap agar penyelenggaraan pendidikan ini menjadi program unggulan yang diiringi dengan inovasi/program-program pendukung dalam memaksimalkan manfaat beasiswa Kukar Idaman.

“Saya berpesan kepada adik – adik sekalian untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini, belajar yang sungguh – sungguh, karena tidak semua berkesempatan mendapatkan ini,” pesannya (Prokom01)

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto menjadi Narasumber pada Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024″ bagi ASN, TNI dan Polri di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara pada Kamis (29/8/24) di Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Selain itu juga yang menjadi Nara sumber adalah Munir Ansari Divisi Pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan Masyarakat dan Wesley Liano Hutasoit Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Dafip Haryanto mengatakan bahwa perlunya kehati-hatian dari ASN, TNI dan Polri dalam menyikapi pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Menurutnya seorang ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Ia juga menjelaskan bahwa seorang ASN merupakan pelayan dan pelaksana kebijakan publik serta perekat dan pemersatu Bangsa yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan Publik, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RI.

Dafip juga menjelaskan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang netralitas ASN yang tertuang dalam peraturan pemerintah no 94 tahun 2021tentang disiplin PNS.

“Seorang PNS/ASN dilarang memberikan dukungan kepada pasangan Calon dengan cara ikut kampanye dan menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS dan juga menggunakan fasilitas negara”ungkapnya.

Untuk itu ia berpesan kepada para ASN untuk lebih berhati-hati dan salah satu yang terkadang tidak disadari adalah pada penggunaan media sosial.

“Saya harap para ASN bisa bijak dalam penggunaan Media sosial”pintanya mengakhiri.(Prokom08)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinkronisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2024 serta Pengelolaan Pariwisata Desa Kecamatan Tenggarong Seberang, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2024, Selasa (27/8/24) di Hotel Five Premiere Samarinda yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar.

Hadir pada acara itu Jajaran DPMD Kukar, Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang, DPC APDESI Kukar, serta Para Kepala Desa dan Ketua BPD se Tenggarong Seberang sebagai peserta.

Dalam sambutannya usai menyematkan tanda peserta, Sekda berharap kegiatan ini mampu memberikan perspektif baru tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, setelah hadirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014, baik kepada seluruh Kepala Desa selaku aparatur pemerintahan Desa, maupun kepada para ketua dan anggota BPD se Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pada prinsipnya kata Sekda, perubahan UU ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

“Pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara berkala dan menyampaikannya kepada BPD untuk diperiksa. Laporan ini juga harus dipublikasikan kepada masyarakat desa agar mereka dapat memantau penggunaan dana desa,” ujarnya.

Terkait dengan sinkronisasi pertanggungjawaban keuangan desa, UU Nomor 3 Tahun 2024 ini mendorong dilakukannya sinkronisasi pengelolaan keuangan desa dengan sistem keuangan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Pemerintah desa diwajibkan menggunakan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional yakni Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk tahun 2024, Aplikasi Siskeudes versi 2.06 menambahkan beberapa fitur, agar databasenya dapat digunakan Kemendagri/BPKP dalam hal pembinaan dan pengawasan, diantaranya Penambahan Fitur Status Draft/Final Pada SPP Untuk mengakomodasi CMS Perbankan Pada Siskeudes-Link, Penambahan fitur Input Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya di Menu Penerimaan Desa, Penambahan isian tipologi desa pada data umum desa (untuk TA 2024), Penambahan fitur uraian transaksi atas nomor bukti kwitansinya pada saat pilih rincian potongan pajak di menu penyetoran pajak, Penambahan tampilan kode sumber dana di rincian akun pada saat input rincian jurnal. Kemudian penambahan tab pilihan saldo hutang pajak tahun sebelumnya pada saat isi rincian penyetoran pajak, Penambahan kolom Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan, Penambahan Laporan Tagging di Menu Laporan Pertanggungjawaban, Penambahan Draft Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Menu Laporan Pertanggungjawaban, Penambahan Laporan Rekapitulasi Tagging Tingkat Kab/Kota di Menu Laporan Kompilasi, serta Penambahan Laporan Rekapitulasi Realisasi APBDes Per Bidang Per Tipologi Desa di Menu Laporan Kompilasi (untuk TA 2024).

Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memantau pengelolaan keuangan desa secara real-time dan memberikan dukungan jika diperlukan.

“Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami secara komprehensif perubahan-perubahan tersebut agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat,” paparnya.

Terkait pengelolaan pariwisata desa juga menjadi fokus penting dalam bimbingan teknis ini. Pariwisata desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya lokal. Namun, pengelolaannya memerlukan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, dan kerjasama yang solid antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Diarapan melalui bimbingan teknis ini, para Kepala Desa dan perangkat desa Tenggarong Seberang yang berjumlah 160 orang ini dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan desa dan mengembangkan pariwisata desa. Manfaatkan Bimtek sebaik-baiknya untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman dengan narasumber dan peserta lainnya. Bimtek ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pariwisata desa.

“Selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan desa-desa di Kecamatan Tenggarong Seberang,” demikian harapnya. (prokom04)