TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menyampaikan tanggapan Pemkab Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, pada Sidang Paripurna-9 Masa DPRD Kukar, Senin(12/7/21) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Adapun tanggapan Pemkab yang dibacakan Sekda diantara yaitu terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Pemkab Kukar akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Untuk itu Pemkab Kukar berusaha meningkatkan pengawasan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) dan mengajak kepada seluruh anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama merancang upaya peningkatan kinerja dan pengawasan terhadap Perusahan-Perusahan Daerah yang ada.

Disebutnya, Pemkab Kukar telah mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perusda dan pemanfaatan aset daerah, baik yang telah bisa digunakan maupun dalam tahap pengembangan seperti kereta gantung dan Rice Processing Unit (RPU).

“Peningkatan pengawasan terhadap beroperasinya perusahaan daerah terus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, ” ujarnya.

Untuk Masalah peningkatan pengangguran dan penduduk miskin, Sunggono menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah berusaha semaksimal mungkin melalui program dan kegiatan di tahun 2020 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi Pandemi Covid-19 yang melanda membawa dampak hampir diseluruh sektor ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan terbatasanya ruang gerak dunia usaha baik besar maupun kecil mengakibatkan turunnya pendapatan masyarakat.

Pemkab Kukar juga telah mengupayakan secara optimal untuk mengakomodir program-program usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada APBD yang mengutamakan program prioritas yang terutama pendidikan, kesehatan masyarakat dan juga sarana penunjang transportasi seperti perbaikan jalan.

“Kedepan Pemkab Kukar akan melakukan upaya maksimal dalam mengatasi kesulitan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat di Kukar bisa meningkat sesuai dengan visi misi Kukar Idaman, ” katanya.

Untuk penanganan Covid, Pemerintah pusat telah mengarahkan tentang kondisi Covid-19 dan garis besar penanganannya termasuk diantaranya adalah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pendidikan menggunakan pola daring, serta penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi Covid-19.

Selanjutnya, terkait Opini Wajar tanpa pengecualian merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, sehingga opini tidak berhubungan langsung dengan pencapaian target pembangunan.
Setiap tahun Pemkab Kukar berusaha melaksanakan APBD dengan sebaik-baiknya agar bisa maksimal dalam belanja agar serapan penggunaan dana bisa maksimal.

“Terjadinya SILPA ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.red) di tahun 2020 dikarenakan kegiatan yang baru bisa dilaksanakan di penghujung periode tahun 2020,” ujarnya.

Atas anggaran kegiatan yang menjadi SILPA tahun 2020, Pemkab Kukar telah melakukan langkah tindak lanjut pembayaran dengan mekanisme anggaran mendahului perubahan di tahun 2021. Kedepan Pemkab Kukar akan lebih memperhatikan mekanisme pembayaran kegiatan diakhir tahun.

“Sebagian ulang SILPA tahun 2020 dibayarkan pada tahun 2021, walau saat ini belum semua utang bisa dibayar dikarenakan terdapat dokumen-dokumen yang masih perlu dilengkapi sebagai salah satu syarat bayar,”ungkap Sunggono.

Terkaitan dengan menurunnya pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan pemanfaatan aset daerah baik yang telah bisa digunakan maupun dalam tahapan pengembangan seperti pemanfaatan RPU, Hotel Grand Ely dan Lesong Batu, perbaikan kawasan pulau Kumala dan Taman sekitar Jembatan Kutai Kartanegara serta aset daerah lainnya.

Sedangkan untuk dana perimbangan Pemkab Kukar akan terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi pemotongan anggaran dan berusaha memenuhi semua laporan yang diminta oleh pemerintah pusat terkait penggunaan dana untuk menghindari penundaan dan pemotongan dana perimbangan maupun dana khusus.

Di akhir ia berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program Gerbang Raja Jilid II. (Prokom08).

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin di dampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar Rinda Desianti, menerima kunjungan Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martunas Siringoringo dan jajarannya, di rumah jabatan Wakil Bupati Kukar, Jumat (9/7/2021) sore.

Kunjungan tersebut dalam rangka pembicaraan penanganan hukum (keamanan), dan usulan hibah kantor Polsek Marangkayu dan Polsek Muara Badak.

Kapolres Bontang AKBP Hanifa, mengatakan penanganan dan penegakan hukum terkait tindak kriminal dan kejahatan di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak yang wilayah hukumnya masuk dalam penanganan Polres Bontang aman dan terkendali.

“Kemudian terkait hibah Kantor Polsek Marangkayu dan Muara Badak, kami mengusulkan ke Pemkab Kukar supaya dihibahkan, agar penganggaran perbaikannya bisa masuk di Polres Bontang. Karena kedua bangunan polsek ini sudah sangat lama dan tua,” ujar Hanifa.

Sementara itu, Wabup Rendi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan tersebut. Diharaokannya kunjungan itu dapat mempererat silaturahmi Pemkab Kukar dengan polres Bontang.

Terkait hibah yang dimaksud, Wabup Rendi berharap jajaran Polres Bontang agar segera memperbaharui kembali surat permohonan hibah.

“Saya minta supaya diperbarui lagi permohonannya dan sampaikan ke kami (Pemkab Kukar.red) agar selanjutnya kami disposisi,” pintanya.

Kunjungan tersebut, diakhiri dengan bertukar cenderamata dari dua belah pihak. (prokom05)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menyampaikan nota penjelasan Pemerintah Kabupaten Kukar, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, pada sidang paripurna ke 7 DPRD Kukar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (7/7).

Adapun yang disampaikan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diaudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemkab Kukar untuk menyusunan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.

Disampaikannya, tahun anggaran 2020 merupakan tahun keempat penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.
“Opini WTP ini adalah WTP yang kedelapan kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemkab Kukar mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya APBD Kukar Tahun Anggaran 2020 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangun (Musrenbang) tingkat Desa sampai kepada tingkat Kabupaten. Pemkab Kukar dalam melaksanakan Program dan kegiatan pembangunan telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemkab Kukar, pelaksanaannya ditunjukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan gambaran perincian sebagai berikut;

Realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.4 T atau sebesar 101,13% dari anggaran. Realisasi tersebut lebih dari target sebesar Rp49,7 M atau 1,12%.

Kemudian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp 4.5 T atau 83,38 % dari anggaran sebesar Rp5.4 T.

Selanjutnya pembiayaan Netto Pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.6 T. Jumlah tersebut, disebut Wabup bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sebesar Rp1.6 T dikurangi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam.

Untuk Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.1 T.

Terhadap nilai Silpa yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer (di Luar DAK dan DAU) serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 892 M sebagaimana tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah anggaran Silpa yang telah di masukkan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.500 M dan pembayaran utang pihak ketiga mendahului perubahan sebesar Rp 205 M belum termasuk utang atas pekerjaan tahun 2020 dan tahun sebelumnya yang belum terbayar.

“Melalui sidang paripurna ini kami Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih atas hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD telah berjalan dengan baik, dan diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini WTP mendatang, serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kukar maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kukar pada Program Gerbang Raja Jilid II,” pungkasnya.(Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta Draf Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Program Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) agar lebih sederhana, efektif, efisien, sehingga tidak menyulitkan dalam pengadministrasian.

Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat kerja pembahasan Draf Perbup tentang Program BKKD secara virtual, Selasa (06/07/2021).

Edi Damansyah mengatakan proses administrasi draf Perbup tentang Program BKKD agar lebih sederhana, simpel, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki landasan yang tepat sasaran.

“Melalui rapat kerja ini, saya ingin regulasi lebih sederhana, simpel kurangi keterlibatan OPD dalam teknis pencairan dana desa, tentunya memiliki landasan yang kuat, tidak berbelit belit administrasi dalam pencairannya sehingga dapat pencairan dana desa bisa tepat waktu dan dikelola sesuai perencanaan pemerintah desa,” ujar Edi.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan Perbup Nomor 8 Tahun 2019 tentang BKKD secara administrasi tidak sama seperti prosedur Bantuan Sosial (Bansos).

“Penyaluran Dana Desa lebih sederhana, secara administrasi hingga implementasi, karena saya tidak ingin adalagi proses administrasi yang akal akalan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan anggaran alokasi desa” jelas Edi

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa poin terhadap draf landasan Perbup tentang BKKD lebih efektif dan efisien dan akan menindaklanjuti arahan Bupati Kukar dalam penyederhanaan administrasi dan implementasinya.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan membahas lebih jauh tentang draf landasan Perbup BKKD, tentunya apa beberapa poin yang diinginkan Bupati Kukar sudah ada dalam draf Perbup tersebut, sehingga regulasi ini nantinya tidak merugikan pemerintah daerah khususnya OPD terkait,” ujar Sunggono.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Inpektorat Kabupaten Kukar Heriansyah, dan beberapa perwakilan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. (Prokom 09)

Tenggarong – Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 triwulan II merupakan pintu masuk dalam perbaikan dan penyesuaian asumsi yang ditetapkan dengan kondisi faktual saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (wabup) Kutai Kartanegara (kukar) H. Rendi Solihin dalam arahannya pada pembukaan Rakordal dan Evaluasi RKPD 2021 diruang rapat kantor Bappeda lantai II, Senin (5/7)

“Tujuan dari Rakodal ini agar perencanaan dan penganggaran yang kita susun tetap pada koridor prioritas pembangunan yang telah di tetapkan, dan dapat dieksekusi dengan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi mengungkapkan dalam upaya menjaga kinerja pembangunan daerah yang lebih baik, dan mengakomodasi kebijakan nasional dan provinsi serta mengantisipasi dampak Covid-19, baik dari aspek ketersediaan anggaran, kerentanan dampak sosial ekonomi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tahun 2021, maka perlu ditekankan kepada seluruh perangkat daerah agar dapat mengawal kinerja program/kegiatan/subkegiatan dengan optimal, dan ini dijadikan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian agar memperhatikan laporan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam aplikasi e-pemantauan dengan tertib, agar setiap pejabat baik internal OPD maupun pimpinan daerah dapat melakukan pemantauan secara cepat, aktual dan bertanggung jawab.

“Saya berharap kegiatan ini dapat di jalankan dengan baik, dan segala permasalahan agar dapat dirumuskan solusi dan tindaklanjut dengan sebaik-baiknya, dan tuangkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2021 yang harus selesai minggu III bulan Juli 2021,” harap Rendi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H.Sunggono menambahkan bahwa hasil evaluasi ini merupakan ukuran kinerja dari masing – masing Kepala OPD, karena didalam perjanjian kinerja yang telah ditandatanganinya, memuat tentang kemampuan Kepala OPD untuk merealisasikan kegiatan sesuai perencanaannya.

Hadir dalam acara tersebut kepala Bappeda Wiyono dan jajarannya serta diikuti secara virtual para kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar. (prokom01)