TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di dampingi Seretaris Daerah Kukar H Sunggono ikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan pandemi Covid-19 diluar pulau Jawa dan Bali, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Sabtu (21/8/2021).
Rakor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam arahannya saat membuka rakor, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.

“Rakor ini guna membahas evaluasi 2 minggu pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang juga hadir pada kesempatan tersebut menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM. Dimana menurutnya yang menjadi persoalan saat ini hanya masalah implementasi di lapangan.

“Persoalannya hanya di masalah implementasi dilapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah, untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” ucap Tito Karnavian.

Menurutnya, kalau hal tersebut terus dilakukan maka akan berdampak pada angka konfirmasi positif yang akan turun sehingga menurunkan beban dari rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dan dengan sendirinya masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan.

Diakhir rakor, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya.

“Hasil dari rakor ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” pungkas Airlangga Hartarto.

Untuk diketahui, selain diikuti beberapa perwakilan kementerian, rakor tersebut juga turut diikuti pejabat selevel Pangdam, Polda serta pejabat dilingkungan provinsi, kabupaten dan kota diluar pulau Jawa dan Bali. (Prokom07)

TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin didampingi Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono menghadiri Konsinyering Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2021 dan Rancangan KUA PPAS tahun 2022, di Hotel Aston Samarinda, yang dibuka Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, Kamis (19/8).

Alif Turiadi mengatakan konsenyering merupakan agenda yang di gagas DPRD Kukar untuk duduk bersama Pemkab Kukar, dalam membangun kesepahaman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan harapkan dapat memberikan masukan -masukan dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk skala prìoritas.

“Sehingga masyarakat Kukar betul- betul dapat merasakan dari upaya menyerap aspirasi dan yang sudah di susun bersama,” pungkasnya.

Sementara itu Wabup Rendi Solihin mengatakan, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2021 yang masih dipersiapan, secara umum merupakan tindaklanjut dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah semester I tahun 2021, dimana terdapat hal – hal yang harus diakomodasi dalam merespon kondisi aktual, baik dari penyesuaian terhadap asumsi pendapatan yang disebabkan karena pemutahiran data dan perhitungan target serta konsekwensi kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi pembiayaan terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2020, yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan, dan dari sisi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat penyesuaian target dan pemenuhan dalam penanganan bencana Covid-19, yang mengacu pada arahan Pemerintah Pusat terkait pengalokasian anggaran dengan kebijakan penanganan Covid-19 secara sinergi dan terintegrasi.

Lanjut Rendi untuk Rancangan Kebijakan Umum Anģgaran (KUA) 2022 yang telah disampaikan, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kukar, tahun 2021- 2026, sehinģga kebijakan anggaran yang disusun diarahkan untuk memperkuat landasan bagi percepatan dan perubahan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sektoral dan kewilayahan secara sinergi dan terintegrasi, bahwa rancangan KUA 2022, merupakan rumusan kebijakan APBD dalam perspiktef asumsi pemerintah daerah, yang harus disesuaikan kembali dengan kebijakan alokasi anggaran transfer pemerintah pusat dalam APBD 2022 yang masih dalam proses pembahasan.

“Sehingga KUA 2022, akan disinkronkan kembali dengan penetapan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, baik dari sisi kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja sebagaimana ketentuan penyususunan APBD tahun 2022,”pungkasnya. (Prokom02)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah Sunggono mengikutii acara peresmian penyalaan lisrik desa dan peningkatan jam nyala Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara virtual, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Kamis (19/8) di Tenggarong.

Peresmian dilakukan olehi Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ichwansyah, ditandai dengan melambaikan tangan oleh Direktur Bisnis Wilayah Sumatera dan Kalimantan PT PLN Muhammad Ikbal Nur, yang diikuti peserta acaara itu.

Menurut Ichwansyah PT PLN (Persero) mengalirkan listrik ke-20 desa di empat kabupaten yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Total, masyarakat yang menikmati listrik perdana ini mencapai 2.650 pelanggan.
Sedangkan yang belum teraliri listrik PLN di Kaltim sebanyak 215 terdapat di Kabupaten Berau, Kukar, Kutim, Paser.

“Mohon PLN agar secepatnya melakukan pemerataan alirian listrik bagi desa di Kaltim yang belum teraliri, agar semua desa di Kaltim tetsambung listrik PLN,” harapnya.

Menurutnya, kebutuhan listrik disuatu desa sangat penting dalam meningkatnya pembangunan daerah, terbukanya akses informasi dan komunikasi, meningkatnya SDM dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Semoga upaya luhur PLN ini dapat segera dapat terlaksana guna kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya lagi.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN Muhammad Ikbal Nur mengatakan sebenarnya seluruh perangkat PLN sangat ingin melistriki seluruh desa, namun dengan keterbatasaan yang ada belum dapat melaksanakannya.
Target PLN kedepan adalah ingin menyelesaikan seluruh masalah kelistrikan di Kaltim dan Kaltara.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah mewakafkan tanahnya ke PLN.

“Harap dukungan seluruh Pemerintah Daerah, pihak kecamatan dan desa untuk memberikan dukungan moril kepada jajaran PLN, agar mampu mempercepat target yang telah ada serta memenuhi harapan seluruh stakeholder dan pelanggan listrik,” harapnya.

Disebutnya, PLN telah menerangi 823 desa dari 1.038 total desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan rasio desa berlistrik 79,2 persen. Sementara di Kalimantan Utara, PLN telah menerangi 296 desa dari total 482 desa, dengan rasio desa berlistrik mencapai 61,4 persen.

“Angka ini akan terus digenjot untuk meningkatkan laju rasio desa berlistrik mencapai 100 persen di tahun 2024 nanti,” kata Ikbal.

Sementara, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah berterima kasih kepada PLN bertepatan dengan momentum ulang tahun ke 76 HUT Kemerdekaan RI, PLN bersama Pemkab Kukar memerdekakan masyarakat di Kukar yang berada di 220 desa dan kelurahan dari kegelapan yang kini sudah dialiri pelayanan listrik PLN.

Peningkatan secara khusus berada di 19 desa, yang pelayanannya 12 jam menjadi 24 jam sehingga dari kondisi 193 desa 44 kelurahan/desa hanya tertinggal 17 desa yang belum merdeka listriknya di Kukar.

Atasanama Pemkab Kukar Edi Damansyah menyampaikan terima kasih kepada jajaran PLN yang telah berkomitmen terhadap layanan listrik ini.

Untuk diketahui ada beberapa desa di Kukar akan dibangun dengan model pendekatan PLTS Komunal dan tetap akan diasistensi oleh jajaran PLN di daerah khususnya cabang Kutai Kartanegara.

Sedangkan bentuk komitmen Pemkab Kukar saat ini ada beberapa tanah di Kukar yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh PLN dan sesegera mungkin akan diproses secepatnya kepada PLN, sehingga tidak ada lagi kesulitan berkaitan dengan pencatatan aset , khususnya aset PLN yang ada di Kabupaten Kukar.

“Pemkab Kukar siap memberikan dukungan untuk kelancaran proyek kelistrikan serta akan memproses hibahnya kepada PLN. Semoga melalui momentum ini bisa terus kita gelorakan semangat kita merdeka, dan masyarakatpun harus merdeka dalam pelayanan PLN,” ujar Edi. (Prokom03)