TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut berduka cita atas meninggalnya H. Fahmi Bin H.M. Yusuf yang merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Selasa 5 September 2023 Pukul 10.30 Wita di RSUD AM Parikesit, Tenggarong Seberang.

“Pemkab Kukar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian almarhum (H. Fahmi-red) seorang ASN yang dalam pandangan kami patut jadi contoh dimana almarhum pekerja keras untuk kabaikan dan kemajuan Kutai Kartanegara,” kata Sekda Kukar Dr. H Sunggono mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah yang saat ini berada di luar daerah.

Menurut Sunggono, almarhum merupakan teman yang acap kali berdiskusi demi kemajuan Kutai Kartanegara.

“Saya tau persis beliau (Alm. H Fahmi-red) pekerja keras untuk kemajuan Kutai Kartanegara, bahkan selalu kita rindukan suaranya disaat muazzin di masjid Agung maupun di Masjid Jami’, dia adalah seorang sahabat, mitra kerja yang sangat bertanggung jawab, mudah-mudahan hal baik tadi bisa menjadi pengingat dan mendoakan semoga Almarhum senantiasa mendapat tempat yang mulia disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dalam menerima takdir Allah SWT,” doa dan kenang Sunggono.

Dalam prosesi pelepasan tersebut juga dibacakan riwayat hidup almarhum sebagai ASN Kukar. Almarhum dilahirkan di Tenggarong pada tanggal 28 Januari 1977 dan meninggal dunia pada Selasa 5 September 2023 dalam usia 46 tahun.

Pangkat atau golongan ruang terakhir almarhum IIId dan akan mendapat pangkat pengabdian menjadi IVa. Adapun jabatan terakhir almarhum selaku Penyusun Bahan Informasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kukar.

Almarhum meninggalkan seorang istri serta 4 (empat) orang putra dan putri. (Prokom10)

SEBAGAI pembelajaran hukum menyambut Pesta Demokrasi Tahun 2024, Universitas Hasanuddin menginisiasi Simposium yang bertajuk “Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024” menghadirkan para pakar akademisi hukum seperti Prof. dr. Aswanto, Prof. Dr. Hamzah, dr. Hamdan Zoelva (Virtual), Dr. Heru Widodo yang dimoderati oleh dr Herdiansyah Hamzah (Bung Castro), serta Rektor Universitas Hasanuddin-Makassar Prof. dr Ir Jamaluddin Jumpa, Selasa (29/8/2023) di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dalam kesempatan itu juga para pakar sesuai keilmuannya masing-masing memberikan pandangannya terhadap putusan terkait dengan periodisasi jabatan kepala daerah (Pejabat Definitif, Pejabat Sementara: Plt, Plh, Pj dan Pjs) Eksaminasi Putusan MK No. 2/PUU-XXI/2023 yang juga tertuang terbitan buku yang berjudul “Periodisasi Jabatan Kepala Daerah) oleh Prof Dr. Amir Ilyas, SH., M.H Guru Besar Fakultas Hukum Unhas.

Dikatakannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya dikenal sebagai “The Guardian of Constitustion” tetapi juga sebagai “The Sole Interpreter of Constitution.” Apa jadinya jika suatu undang-undang yang dimohonkan untuk ditafsirkan dengan berdasarkan UU NKRI 1945, lalu kemudian hasil penafsirannya semakin menciptakan kekaburan hukum? Tentulah tidak ada jalan lain, selain meminta pendapat dari para ahli yang memiliki otoritas, pengalaman dan kompetensi tentang masalah hukum tersebut.

salah satunya studi kasus dibalik putusan MK yang kabur dalam hal memberikan oemaknaan atas uji materil Pasal 7 ayat 2 huruf n Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota UU No.10/2016). Para eksaminator pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si masih memiliki hak konstitusional untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024 mendatang.

Adapun alasan dari para eksaminator berpendapat demikian, diantaranya: Pertama, putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak membuat norma baru yang membatasi hak konstitusional pemohon Drs. Edi Damansyah untuk kembali mendaftar sebagai calon bupati pada pilkada 2024, sebagai orang yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara.

Putusan tersebut hanya menyatakan tidak membedakan antara masa jabatan bagi yang menjabat secara “definitif” maupun “Penjabat Sementara”. Drs. Edi Damansyah hanya pernah menduduki jabatan sebagai “Pelaksana Tugas” kepala daerah, tidak perbah menduduki jabatan sebagai “Penjabat Sementara”. Padahal secara teori “Pelaksana Tugas” dan “Penjabat Sementara” adalah dua terminology jabatan yang berbeda.

Pejabat sementara adalah seorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan kepala daerah disebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye, sedangkan Pelaksana Tugas adalah seseorang wakil bupati yang menduduki jabatan bupati sementara ketika Bupati Difinitifnya sedang berhalangan sementara.

Kedua, masa menjabat Drs. Edi Damansyah sebagai pelaksana tugas Bupati yaitu kurang dari 2,5 tahun (10 bulan 3 hari). Demikian pula masa menjabatnya sebagai Bupati Definitif pada periode 2016 sampai dengan 2021 juga kurang dari 2,5 tahun (2 tahun 9 hari). Sehingga pun kalau ingin dimaknai pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yakni MK tidak membedakan masa menjabat (2,5 tahun atau lebih sebagai 1 (satu) periode) antara Pejabat Definitif dengan Pejabat Sementara, maka dua keadaan dari Drs Edi Damansyah baik saat menjabat sebagai pelaksana tugas dan Bupati definitif (2016 s/d 2021) belum dapat terhitung sebagai satu periode.

Ketiga, berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf o yang juga dituangkan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa awal untuk mulai menghitung satu periode masa jabatan Kepala Daerah adalah sejak tanggal pelantikan. Pemohon Drs Edi Damansyah dalam kasus tersebut, menjabat sebagai pelaksana tugas bupati berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2013 tentang Tata Cara penatikan Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah Definitif, dan Penjabat kepala Daerah yang dilantik sebelum menduduki jabatannya.

Keempat, terdapat fakta hukum erupa dengan kasusvPemohon Drs. Edi Damansyah, M.Si., dalam statusnya sebagai warga negara yang pernah menjabat sebagai “Pelaksana Tugas Bupati, yakni kasus Hamim Pou (Bupati Bone Bolango) yang pernah
dipersoalkan melalui pengujian materil dan permohonan sengketa hasil Pilkada. Oleh MK tidak membatasi hak konstitusional Hamim Pou, dan tidak menggugurkannya dalam sengketa hasil Pilkada Keadaan tersebut seharusnya diperlakukan sama bagi Drs. Edi Damansyah, M.Si.

Kelima, baik Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008 maupun Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 memiliki keadaan hukum yang serupa, sehingga MK membentuk norma baru terkait dengn butas masa menjabat untuk dapat dihitung satu periode, yakni 2,5 tahun atau lebih. Jika ditelisik lebih jauh, norma ini bersumber dari pemohon dan pihak terkait yang secara keseluruhan mempersoalkan masa menjabat sebagai “Pejabat Definitif Putusan MK Nomor 22/PUU- VI1/2009 yang kembali dikutip oleh MK dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 semakin memberi penegasan atau penguatan, bahwa pemberlakuan atas masa menjabat 2,5 tahun tersebut hanya dapat diberlakukan bagi Kepala Daerah definitif saja, dan bukan untuk terminology jabatan lainnya.

Keenam, tidak rasional adanya menyamakan antara “Pejabat Definitif” dengan “Pejabat Sementara”, sebab dari segi hak-hak,tugas
dan kewenangan, masa menjabat, cara mendudukijabatan, dan asal- usulnya berbeda satu sama lain.

Pada intinya pelaksana tugas kepala daerah meaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas. Selain sifat kewenangannya yang mandatoir, Juga tidak dibenarkan membuat keputusan yang sifatnya strategis. Hak- hak protokoler, keuangan, gaji, dan tunjangannya Pun tetap dalam kapasitasnya sebagai wakil kepala daerah.

Pada akhirnya mengonkritkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 perihal bagimana pemakanaan yang tepat dan benar atas Pasal 7 ayat (2) buruf n UU No. 10/2016, dengan pendekatan teoritis, yuridis (undang undang), dan Putusan MK an sich, Drs. Edi Damansyah, masih memiliki hak untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024 mendatang dalam hubungannya dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016.

Selain literatur ini bertujuan untuk penguatan atas hak dan kepentingan pencalonan Drs. Edi Damansyah M.Si. pada Pilkada 2024 mendatang, juga tetap relevan untuk dijadikan “bahan hukum” dalam studi kepemiluan dan ketatanegaraan di Perguruan Tinggi. Juga dapat menjadi bahan bagi penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang dapat dikatakan “eksekutor langsun atas perjalanan siklus pemerintahan daerah. demikian pendapat para pakar akademisi hukum terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang terkait putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. (Prokom10)

TENGGARONG – Menyambut pesta demokrasi Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai tuan rumah Simposium bertajuk “Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024” diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin Makassar, sukses digelar dengan menghadirkan para pakar akademisi hukum seperti Prof. dr. Aswanto, Prof. Dr. Hamzah, dr. Hamdan Zoelva (Virtual), Dr. Heru Widodo yang dimoderati oleh dr Herdiansyah Hamzah (Bung Castro), serta Rektor universitas Hasanuddin-Makassar Prof dr Ir Jamaluddin Jumpa, Selasa (29/8/2023) di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati H Rendi Solihin, DPRD, Dandim 0906 Kutai Kartanegara, Kapolres Kukar, Kajari, ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadialan Agama, Sekretaris Daerah dan Asisten serta Kepala OPD.

Kemudian dari KPUD, Bawaslu, seluruh camat, pejabat adminitrator dan fungsional ahli madya dilingkungan pemkab Kukar, Rektor Unikarta, serta para undangan lainnya memenuhi staion bela diri Aji Imbut.

Dalam sambutannya, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan selamat datang di Tanah Kutai Kartanegara Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Pemateri beserta seluruh rombongan.

Pelaksanaan simposium ini merupakan inisiasi dari Universitas Hasanuddin yang merupakan bagian dari proses pembelajaran hukum bagi kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara didalam menafsirkan dan mengkaji berbagai kebijakan atau sebuah keputusan hukum melalui para ahli yang memiliki otoritas, pengalaman, dan komptensi tentang masalah hukum tersebut.

“Bukan ditafsirkan dan dipersepsikan secara perorangan dan tanpa dasar kajian hukum,” katanya.

Dijelaskannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SIMPOSIUM adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya, setiap pembicara menyampaikan materi tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing.

Adapun tujuannya adalah menguraikan serta memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan/topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi, yaitu peserta dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 merupakan bagian penting didalam keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan di Kabupaten Kutai. Tentunya pelaksanaannya memiliki 2 aspek penting berkaitan dengan prosesnya. Pertama, aspek legal, yaitu kerangka hukum yang mengatur keseluruhan proses itu, dan Kedua, pelaksanaan di lapangan (electoral process) sejak tahap awal sampai akhir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin – Makassar beserta para pemateri dan seluruh pihak yang yang telah menginisiasi dan memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan ini sebagai wujud perhatian dan kepeduliannya kepada pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Saya juga berharap hasil dari Simposium ini nantinya akan menjadi pencerahan dan memberikan gambaran secara utuh kepada jajaran pemerintah dan masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara serta bahan masukkan dan pertimbangan bagi semua pihak terkait. Mari kita sukseskan Agenda Demokrasi 2024, “Dari Kutai Kartanegara Untuk Nusantara”,” demikian serunya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakilnya H Rendi Solihin mengapresiasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa atas Laporan kinerja sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) per tanggal 28 Agustus 2023 menyatakan dari 193 desa dan telah menyampaikan tembusan laporan kinerja BPD kepada Dinas PMD sebanyak 84 desa atau sebesar 43,5%.

Hal tersebut disampaikan bupati Edi Damansyah saat Pelantikan 13 Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Kecamatan Kota Bangun, Loa Janan, Sebulu, Loa Kulu, Tabang, Tengarong Seberang, Kembang Janggut, dan Muara Kaman berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Selasa (29/8/2023).

“Saya mengapresiasi atas kinerja 84 BPD dari 193 desa di Kukar dan saya minta bagi BPD yang belum menyampaikan kiranya dapat segera menyampaikan laporan kinerja BPD tersebut sebagai bukti bahwa BPD telah berkinerja,” katanya.

Dikatakan Edi Damansyah, telah dilaksanakannya pengelolaan keuangan desa secara online melalui aplikasi SISKEUDES-ONLINE, SIPACAR-KUDA dan ATKPDes.

“Saya juga berharap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa akan lebih baik dan terkendali, sehingga dari sisi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dalam hal pengelolaan keuangan desa, akan menjadi lebih mudah dan dapat lebih terbantu,” ujarnya.

Bahkan keberadaan PABPDSI Kukar seyogyanya menjadi wadah bagi para anggota BPD se-Kabupaten Kukar untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen untuk membantu Pemerintah Desa dalam mencapai visi RPJM Desa di masing-masing desa dan sekaligus bersinergi bersama- sama dengan pemerintah desa untuk mendukung percepatan pencapaian visi-misi pemkab Kukar mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

“BPD juga diharapkan terus bersinergi dengan aparatur pemerintahan desa, para pendamping lokal desa, dan pendamping desa untuk mencapai SDGs (Suistainable Development Goals) Desa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa,” demikian jelasnya. (Prokom10)