Wabup KUkar H Chairil Anwar (orange) saat berkoordinasi tentang pemantauan penerapan Prokes (prokom)

TENGGARONG – Jika tengah pekan tadi penambahan kasus positif Covid-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) diatas angka seratus. Namun, pada Minggu (7/2/2021) angka tersebut berkurang yakni 42 penambahan kasus terkonfirmasi positif. Hal tersebut sesuai yang diumumkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kutai Kartanegara, pada Minggu (7/2/2021).

Dengan demikian hingga Minggu (7/2), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kukar menjadi 7.905 kasus, dengan rincian 2.023 sedang menjalani isolasi, 5.741 dinyatakan telah sembuh, 141 kasus meninggal dunia, dan 3 kasus probable (orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19).

Berbagai langkah telah dan terus dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kukar, diantaranya mencegah kerumunan misalnya mematikan lampu tematik Jemabatan Kartanegara pada hari Sabtu dan Minggu. Hingga terus melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai 27 Januari 2021 memberlakukan sistem kerja bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor/Work From Office (WFO) 25 persen, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Pemkab Kukar juga menarapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kukar. Yaitu melalui Surat Edaran Bupati nomor P-314/ Dinkes/065.11/01/2021 tentang PPKM dalam wilayah Kutai Kartanegara. Hal ini dimaksudkan agar pergerakan masyarakat dapat berkurang melalui pembatasan durasi (lama) kontak antar masyarakat dengan tujuan agar terjadi laju penurunan kasus kasus Covid-19 di Kukar.

Gubernur Kaltim Isran Noor baru-baru ini mengataka PPKM harus diterapkan dengan selalu diawasi dan terus dilakukan evaluasi.

“Untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kaltim operasional tempat perbelanjaan, pasar atau cafe yang sudah dibatasi hanya sampai pukul 20.00 Wita. Akan tetapi, harus ada dilakukan tindakan tegas bagi yang melanggarnya,” kata Isran.

Kemudian Isran Noor juga mengatakan semua posko-posko Satgas Penanganan Covid-19 agar terus aktif baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa maupun tingkat RT.

Dikatakannya, pengawasan penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor lantaran belum ada kepastian kapan pandemi berakhir. Tentunya koordinasi komponen pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten, bahkan kecamatan sampai tingkat desa maupun RT harus betul-betul dijaga dan kompak dengan demikian keberadaan posko, juga sangat berperan mendukung penegakan disiplin kepada pelanggar protokol kesehatan.

Sementara Bupati Edi Damansyah, mengatakan PPKM akan di persiapkan di 18 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa di wilayah Kabupaten Kukar. Namun dengan pedoman yang jelas yakni  adanya Standar Operasional Prosedur yang di buat dari kabupaten,  sehingga nanti tidak diterjemahkan sendiri- sendiri oleh jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

Satgas Penanganan Covid-19 Kukar dan stakeholder terkait juga terus mensosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yakni seperti yang dilakukan oleh

Kodim 0906/Tenggarong yang mensosialisasikan PPKM  dengan mengedepankan kearifan lokal, yakni melibatkan pasukan berkuda dengan pakaian adat Kutai.

Bupati juga tak hentinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kukar, agar terus patuh dalam menerapkan Prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan  menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan.

“Pencengahan dan penanganan Covid-19 bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Satgas Covid-19, namun menjadi tugas dan kerja bersama masyarakat untuk disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, dan berprilaku hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini pemerintah terus berupaya agar pandemi Covid-19 dapat diatasi, salah satunya melalui upaya vaksinasi. Untuk itu, Edi mengatakan masyarakat jangan ragu dan takut divaksin.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan Pemkab Kukar selalu berusaha mendukung langkah –langkah yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 demi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.  Dukungan seluruh Dinas/Instansi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 sangat diharapkan, guna bersama sama memutus mata rantai Covid -19 yang sampai hari ini masih meningkat cukup pesat.

“Apabila perlu segera lakukan tindakan tegas terhadap pelanggar keprotokolan, dan yang tak kalah pentingnya selalu mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap terus memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir,” tegas Edi Damansyah. (prokom04/hr)

TENGGARONG – Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, setidaknya terdapat 8 (delapan) isu strategis yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Ya, didalam Rencana Awal RKPD tahun 2022 setidaknya terdapat 8 isu strategis yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Wiyono saat presentasi Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Jumat (5/2/2021) di Kantornya, baru-baru ini.

Dijelaskan Wiyono, kedelapan isu strategis dimaksud adalah, belum optimalnya dukungan persiapan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru. Belum optimalnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan publik. Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah.

Selanjutntnya, belum tertatanya infrastruktur daerah. Belum optimalnya pengelolaan,  sumber daya alam dan lingkungan. Belum optimalnya transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan hingga belum optimalnya pengembangan wilayah kecamatan.

“Kedelapan isu strategis pembangunan 2022 ini menjadi perhatian terutama belum optimalnya dukungan persiapan pembangunan IKN di Kukar,” katanya.

Adapun tahapn pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 dimulai dari tahun 2022 yakni dengan memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan. Memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan pengembangan SDM dan penguatan konektivitas.

“Selain itu, pengembangan desa dan kecamatan sebagai basis pembangunan, dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berstandar nasional dan internasional,” jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto menyebutkan bahwa inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara digolongkan sehat.

“Alhamdulillah inflasi Kukar masih sehat diangka 0,299 persen,” kata Srie, Jumat (5/2/2021) di Kantor Bappeda, Lantai II, Tenggarong.

Dijelaskan Srie, Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun.

Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Sementara pada ketenaga kerjaan lanjut Srie menyebutkan, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tidak termasuk angkatan kerja ibu rumah tangga dan penduduk yang bersekolah.

Pengangguran merupakan jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja

“Tingkat pengangguran terbuka Kutai Kartanegara pada tahun 2020 berada pada nilai 5,70 persen. Angka ini menunjukkan Kukar untuk tingkat pengangguran masih lebih kecil dari angka rata-rata Kalimantan Timur,” katanya.

Ditambahkan dia, adapun data hasil sensus penduduk tahun 2020 didapat jumlah penduduk Kukar sebanyak 729.382 jiwa, dengan sex ratio 109,10, penduduk produktif 68,41 persen, penduduk lansia 3,57 persen. (Prokom10)

TENGGARONG – Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, IPM Kukar menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dalam grafik dengan angka 73,59 Persen.

Baca juga:

Kukar Penyumbang Terbesar Perekonomian Kaltim

“Ya, Grafik perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 kabuaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di angka 73, 59 persen. Artinya IPM menunjukkan peningkatan dengan kategori tinggi,” kata Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto dalam presentasinya di Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Jumat (5/2/2021) lalu di Lantai II Kantor Bappeda, Tenggarong.

Menurut Srie, angka IPM Kukar tahun 2020 berada pada nilai dengan berkategori tinggi, namun angka tersebut masih berada dibawah angka IPM Provinsi Kaltim yang mencapai 76,25 persen.

Dijelaskan Srie, tahun 2019 dengan demensi IPM meliputi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) 72,21 persen, harapan lama sekolah 13,58 persen, rata-rata lama sekolah 9,10 persen dan pengeluaran per kapita dalam ribu rupiah) 11,152.00. Dan meningkat pada tahun 2020 dengan reduksi shortfall atau perbandingan antara capaian yang telah ditempuh,-.1.9 diangka 73.59 persen.

“Jadi, capaian angka IPM itu digolongkan ke dalam empat kelompok yakni, IPM sangat tinggi dengan angka IPM 80,00, IPM Tinggi 70,00-80,00, IPM sedang 60,00–70,00 dan IPM rendah 60,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Kukar H Chairil Anwar, Sekda Kukar H Sunggono, Kepala Bappeda Wiyono, para stakholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lainnya secara virtual. (Prokom10)