Agustus 2023 | Laman 2 dari 19

Disambut Gembira, Bupati Naikkan Tunjangan BPD Sebesar 65 Persen

29 Agustus 2023/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Edi-Rendi memberikan atensi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menetapkan kebijakan kenaikan tunjangan BPD sebesar 65 persen.

“Aspirasi PABPDSI mengenai kenaikan tunjangan BPD, telah dipenuhi oleh Pemkab Kukar dengan menetapkan kebijakan kenaikan tunjangan BPD sebesar 65% terhitung sejak tahun 2023 ini,” kata Edi Damansyah disambut gembira ratusan Anggota BPD se-Kukar, Selasa (29/8/2023).

Adapun tunjangan unsur BPD perbulan dengan persentase kenaikan berdasarkan Perbup 48/2022 (Perubahan) yakni Ketua BPD setelah dinaikkan 65 persen menjadi Rp 3.267.000,-. Wakil Ketua Rp 2.970.000,- Sekretaris Rp 2.772.000 dan Anggota 2.574.000,-.

Dalam upaya percepatan pembangunan melalui agenda program dedikasi yang tercantum di dalam RPJMD Kukar, terdapat beberapa program yang berorientasi atau menyasar pada kepentingan desa dan masyarakat desa, yang dikoordinasikan melalui Dinas PMD, diantaranya: Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), berupa penyiapan dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis internet (online) yang memerlukan jaringan internet hingga menjangkau seluruh desa.

Program Aparatur Negara Bahagia, berupa jaminan kesehatan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Ketua RT. Program Kukar Bebaya, berupa pengembangan Kawasan ekonomi desa, dan alokasi program pembangunan berbasis RT senilai 50 Juta Rupiah per RT. Khusus pelaksanaan program 50 juta rupiah per RT ini, karena teralokasikan langsung di dalam APB Desa, maka menjadi salah satu obyek dalam fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh BPD.

Program Keluarga Peduli Kesehatan, berupa revitalisasi Puskesmas, Pusban maupun Posyandu di desa/kelurahan. Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, berupa pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan unit usaha BUM Desa di bidang pertanian dalam arti luas. Program Air Bersih Desa, berupa penyediaan air bersih bagi desa yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUM Desa sebagai Pengelola Air Bersih secara mandiri.

Program Terang Kampongku, berupa penyediaan dan fasilitasi energi ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada wilayah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. (Prokom10)

Edi-Rendi Apresiasi Kinerja 84 BPD dan Pemdes, Yang Belum Segera Sampaikan Laporannya!

29 Agustus 2023/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakilnya H Rendi Solihin mengapresiasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa atas Laporan kinerja sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) per tanggal 28 Agustus 2023 menyatakan dari 193 desa dan telah menyampaikan tembusan laporan kinerja BPD kepada Dinas PMD sebanyak 84 desa atau sebesar 43,5%.

Hal tersebut disampaikan bupati Edi Damansyah saat Pelantikan 13 Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Kecamatan Kota Bangun, Loa Janan, Sebulu, Loa Kulu, Tabang, Tengarong Seberang, Kembang Janggut, dan Muara Kaman berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Selasa (29/8/2023).

“Saya mengapresiasi atas kinerja 84 BPD dari 193 desa di Kukar dan saya minta bagi BPD yang belum menyampaikan kiranya dapat segera menyampaikan laporan kinerja BPD tersebut sebagai bukti bahwa BPD telah berkinerja,” katanya.

Dikatakan Edi Damansyah, telah dilaksanakannya pengelolaan keuangan desa secara online melalui aplikasi SISKEUDES-ONLINE, SIPACAR-KUDA dan ATKPDes.

“Saya juga berharap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa akan lebih baik dan terkendali, sehingga dari sisi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dalam hal pengelolaan keuangan desa, akan menjadi lebih mudah dan dapat lebih terbantu,” ujarnya.

Bahkan keberadaan PABPDSI Kukar seyogyanya menjadi wadah bagi para anggota BPD se-Kabupaten Kukar untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen untuk membantu Pemerintah Desa dalam mencapai visi RPJM Desa di masing-masing desa dan sekaligus bersinergi bersama- sama dengan pemerintah desa untuk mendukung percepatan pencapaian visi-misi pemkab Kukar mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

“BPD juga diharapkan terus bersinergi dengan aparatur pemerintahan desa, para pendamping lokal desa, dan pendamping desa untuk mencapai SDGs (Suistainable Development Goals) Desa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa,” demikian jelasnya. (Prokom10)

Totok Heru Subroto Dilantik Sebagai Ketua ISEI Cabang Kukar

29 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto dilantik sebagai Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Kukar periode 2023 s/d 2026 secara virtual oleh Ketua Umum PP ISEI Bapak Perry Waruiyo Jakarta Pusat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati KukarKukar, Senin (28/08/2023)

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan No. S – 09/PP-ISEI/VI/2023 tentang pengangkatan, pengesahan dan penetapan masa jabatan pengurus ikatan sarjana ekonomi indonesia cabang Kutai Kartanegara periode 2023-2026.

Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto mengatakan bahwa dirinya siap menjalankan tugas dan fungsinya selaku ketua ISEI cabang Kukar guna lebih meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengembangan ekonomi khususnya pembangunan melalui program program pemerintah.

“Saat ini Pemda terus berupaya meningkatkan kinerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kukar, tentu ke depan tantangan akan pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin kompleks oleh karena itu perlu peningkatan sinergitas dan kolaborasi setiap stakeholder untuk bersama membangun Kukar lebih baik untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok juga mengatakan poin penting dari capaian pembangunan ekonomi tersebut adalah turunnya tingkat kemiskinan atau presentase penduduk miskin di Kabupaten Kukar, hal tersebut tidak lepas didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas serta dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kukar.

“Informasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui program program Kukar Idaman tersebut penting saya sampaikan khususnya yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan harapan kontribusi serta partisipasi aktif ISEI akan lebih memacu ekonomi Kukar kedepan,” jelasnya

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi publik berjudul “Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Respon Kebijakan Bank Indonesia. (Prokom09)

Lantik 13 BPD PAW, Bupati Minta Penguatan BPD Harus Terus Dilakukan

29 Agustus 2023/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melantik 13 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Kecamatan Kota Bangun, Loa Janan, Sebulu, Loa Kulu, Tabang, Tengarong Seberang, Kembang Janggut, dan Muara Kaman berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Selasa (29/8/2023).

“Saya berharap penguatan BPD ini harus terus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-undang Desa beserta regulasi turunannya, sehingga tercipta hubungan kesetaraan, kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis serta sinergis di antara semua Lembaga-lembaga di Desa, terutama Pemerintah Desa,” kata Edi Damansyah.

Dikatakan bupati Edi Damansyah pelaksanaan tiga fungsi BPD, yakni: pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, harus dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya sampaikan anggota BPD bahwa Data IDM (Indeks Desa Membangun) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 (dengan perbandingan Tahun 2022) ialah: Status IDM Berkembang 35,1%, Maju 5,5% dan Mandiri 65,2%,” ujarnya.

Ditambahkan Edi Damansyah bahwa, pemkab Kukar melalui Dinas PMD pada Tahun anggaran 2023 sejak Bulan Mei hingga Agustus telah melaksanakan pelatihan/pembekalan bagi seluruh anggota BPD (terdiri dari 10 Angkatan, masing-masing Angkatan 2 kelas, dengan jumlah total peserta 1.257 orang anggota BPD) se-Kabupaten Kukar, sebagai bagian dari komitmen Pemkab Kukar menjalankan amanat ketentuan untuk memberikan pembekalan bagi Anggota BPD pada saat menjabat selaku anggota BPD.

“Hal ini juga menjadi respon terhadap aspirasi PABPDSI untuk mendapatkan Pelatihan dari Pemkab Kukar mengenai Tugas dan Fungsi BPD,” jelasnya.

Berikut nama-nama Anggota BPD yang dilantik yakni Andi Winata Anggota BPD Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun, Budiono Anggota BPD Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan, Roni Hartono Anggota BPD Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu, Purwanto Anggota BPD Desa Sumber Sari Loa Kulu Kec. Loa Kulu, Idu Anggota BPD Desa Sidomulyo Kec. Tabang.

Kemudian Asmaniah Anggota BPD Desa Embalut Kec. Tenggarong Seberang, Marliau Anggota BPD Desa Lung Anai Kec. Loa Kulu, Arisal Anggota BPD Desa Mekar Jaya Kec.Sebulu, Amalia Nurul Shadrina BPD Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut, Dewi Anggraini Anggota BPD Desa Bakungan Kec. Loa Janan, Yunita Sari Anggota BPD Desa Muai Kec. Kembang Janggut, Hertisa Anggota BPD Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, Edi Pujianto Anggota BPD Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman. (Prokom10)

Agar Program Rp 50 Juta Berjalan Baik, Camat Tenggarong Sarankan Ketua RT Buat Perencanaan dan Pertanggungjawaban Dengan Rinci

29 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Agar Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (Rp 50 juta per RT) Tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar, Camat Tenggarong Sukono menyarankan pada Ketua RT se Tenggarong untuk membuat proposal kegiatan yang akan dilakukan dengan terperinci.

“Siapkan proposal yang isinya lengkap terperinci dengan baik apa saja kegiatan yang akan dilakukan,” ujarnya pada Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (Rp 50 juta per RT) Tahun 2023 se-Kecamatan Tenggarong, Senin (28/8/23) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Acara itu dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah.

Kemudian, kata Sukono jika proposal dari Ketua RT sudah siap silakan ajukan untuk pencairan dananya. Apabila dana sudah cair, segera kerjakan kegiatan sesuai proposal yang sudah diajukan tadi.

Selanjutnya, apabila kegiatan telah dilaksanakan segera penuhi pertanggungjawabannya.

“Pertanggungjawabannya harus rinci dan sesuai dengan anggaran yang diminta dari proposal,” demikain sarannya.

FGD itu diikuti jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tenggarong, Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Tenggarong, Para Ketua RT se Tenggaron, serta Para Undangan lainnya.

Kepala BPMPD Kukar Arianto mengatakan bahwa kegiatan itu sebagai evaluasi pelaskaan program Rp 50 juta per RT di Tenggarong, juga menyamakan persepsi proses pelaksanan program ini kedepan agar tak ada jajaran pelaksana program ini yang menafsirkan sendiri-sendiri.

Semantara, Bupati mengatakan dengan diskusi kelompok terarah itu, diharapkan implementasi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Rp 50 juta per RT bisa lebih efektif, lebih efisien dengan memperhatikan dukungan internal dan perkembangan lingkungan eksternal saat ini dan kedepannya nanti.

Edi juga mengingatkan agar petunjuk teknis harus benar-benar dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing. Kehatian-hatian penting tapi jangan sampai membuat program ini tak jalan.

“Jika ada hambatan dalam pelaksnaannya agar dicarikan solusinya dan dibuat petunjuk teknis pelaksnaannya,” pintanya. (prokom04)

Wabup Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraski DPRD Terkait Rancangan APBD-P 2023

29 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kukar terhadap Nota keuangan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.

Tanggapan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin dihadapan anggota DPRD dalam sidang paripurna ke 5 masa sidang I yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasyid di ruang sidang utama gedung DPRD, Senin (28/8/2023).

Terhadap pandangan umum dari Fraksi GOLKAR, Rendi mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya.
Ia juga menyebutkan proyeksi pendapatan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2023 telah disusun sebagaimana regulasi penyusunan APBD dengan melakukan pendekatan evaluasi realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir, sementara rencana belanja disusun untuk memenuhi target RPJMD di dalam RKPD.

Dikatakannya Pemkab Kukar memberikan Apresiasi yang tinggi kepada Fraksi PDIP yang telah menjadi Partner setia dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui berbagai masukan nya yang konstruktif.
Namun demikian Rendi mengatakan pembangunan Infrastruktur Jalan Umum telah dialokasikan meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pemerataan Pembangunan jalan umum.

Terkait upaya optimalisasi PAD terus dilakukan, seperti halnya pada PBB dimana telah dilakukan penandatanganan kerjasama pengawasan PBB dengan camat dan kepala desa, dimana alokasi ADD juga telah dimasukan target ADD per desa sesuai besarannya masing-masing.

“Evaluasi atas realisasi PAD sampai dengan Semester l, terdapat beberapa jenis PAD yang telah melebih target APBD namun terdapat juga realisasi pada jenis PAD yang belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan realokasi PAD sesuai capaian semester l” ungkapnya.

Terhadap tanggapan dari fraksi – fraksi lain, Rendi menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya maksimal dalam menyusun anggaran secara proporsional terhadap belanja daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD dengan tambahan belanja modal sebesar 2 Triliun, lebih besar dibandingkan tambahan belanja operasi yang hanya sebesar 1,8 Triliun.

“Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing, yang pada prinsipnya dapat menerima terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023” pungkasnya. (Prokom01).

Buka Rakerja DMI Kukar, Bupati Harap Lahirkan Program Strategis Pemberdayaan Jamaah

29 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar (28/8/23) di Hotel Grand Elty Singgasana.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DMI Kukar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kukar mengenai Fasilitasi Input data profil Rumah Ibadah dan jamaah berbasis android melalui E-Dimasjid.

Rapat kerja yang bertemakan percepatan digitalisasi basis data masjid dan jama’ahnya merupakan rapat kerja ke 4 DMI Kukar yang diikuti oleh 20 Kecamatan di Kutai Kartanegara.

Dalam arahanya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa DMI merupakan mitra strategis bagi Pemerintah Daerah.
Selain itu tambah Edi, DMI juga merupakan salah satu komponen penting diantara ormas-ormas Islam lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan melalui DMI, Pemerintah Daerah bisa menyerap berbagai aspirasi masyarakat di sekitar masjid.

“Dengan DMI pemerintah bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat khususnya dari Jamaah Masjid,” katanya.

Edi juga memberikan Apresiasi dan terimakasih secara khusus kepada DMI Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh jajarannya karena tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini DMI Kabupaten Kutai kartanegara telah memberikan peran yang nyata membantu Pemerintah Daerah.

“Saya mengapresiasi bagaimana upaya Dewan Masjid yang tidak pernah bosan mengajak seluruh umat islam di daerah ini untuk senantiasa MEMAKMURKAN MASJID dengan Sholat Berjamaah Lima Waktu-nya dan Saya tau persis apa saja yang telah dilakukan oleh DMI Kabupaten Kutai Kartanegara,”ungkap Edi.

Menurut Edi, salah satu tindakan nyata yang dilakukan DMI yaitu melakukan Bimbingan Teknis Manajemen Masjid, Bekerjasama dengan BWI Kabupaten Kutai Kartanegara Fasilitasi percepatan sertifikasi/perijinan Masjid dan Mushola, Pemberian santunan kepada jamaah masjid yang terdampak Covid-19 dan juga melakukan vaksin pada saat masa Covid -19 serta melakukan Pendataan jamaah sekitar masjid melalui aplikasi e-DIMASJID.

“Untuk program e-DIMASJID, saya harap bisa menjadi perhatian bersama bagi para pengurus masjid bisa melibatkan generasi muda karena ini merupakan zaman mereka yang paham akan teknologi untuk mengelolanya sehingga mari kita gandeng para remaja masjid untuk ikut memakmurkan masjid,” pinta Edi.

Edi juga Secara khusus memberikan peran yang lebih kepada DMI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi PENDOBRAK (Triger) dalam pendataan DTKS melalui Aplikasi e-DIMASJID dan hal ini bisa diwujudkan dengan kerjasama semua pihak.
Ia berharap dengan Rapat Kerja kali ini, bisa memperluas jangkauan Pemetaan yang akan dilakukan dan dari semula yang hanya terbatas pada DTKS kedepannya akan menjangkau seluruh jamaah disekitas masjid.

Edi juga berharap dari hasil kerja ini nantinya akan lahir program-program strategis Pemberdayaan masjid kepada jamaahnya melalui berbagai bantuan sosial yang kesemuanya dibiayai oleh masjid dan dengan pendataan ini akan diketahui secara pasti jumlah keluarga pra sejahtera, keluarga menengah dan mampu serta Akan lahir program subsidi antar jamaah yang dikoordinir oleh masjid.
Diakhir Edi berpesan untuk terus berkarya untuk kemajuan umat dan masyarakat Kutai Kartanegara. (Prokom08)

Hadiri Syukuran Kades Bangun Rejo, Bupati Minta Fokus Pada Infrastruktur Pertanian, Irigasi dan Jalan Usaha Tani

29 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri syukuran terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu Bangun Rejo sisa masa jabatan 2019 – 2025 Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah berjalan sukses, Senin (28/8/2023) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Bangun Rejo terpilih Yuyun Porwanti tersebut juga turut dihadiri diantaranya Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, Kadis Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti, Kadis PMD Kukar Arianto, Camat Tenggarong Seberang Tego Yuwono, para ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Bangun Rejo, serta masyarakat Desa Bangun Rejo.

Sementara, Yuyun Porwanti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran orang nomor satu di Kukar tersebut, dirinya berharap dengan hadirnya Bupati Kukar pada kegiatan syukuran tersebut dirinya akan mendapatkan bimbingan, saran ataupun masukkan khususnya dalam menjalan roda Pemerintahan Desa Bangun Rejo kearah yang lebih baik lagi.

Ditambahkannya, dirinya juga berharap dukungan dan sinergitas seluruh pihak, sehingga kedepan apa yang menjadi tujuan khususnya program pembangunan di Desa Bangun Rejo guna terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera dan berbahagia bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada bapak (Edi Damansyah-red) atas kehadirannya yang telah jauh-jauh dari sebrang sana menuju kemari, semoga nanti disini banyak saran atau pesan-pesan terutama untuk saya dan bimbingannya untuk kedepannya Desa Bangun Rejo bisa jadi lebih baik lagi,” ujar Yuyun Porwanti.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, atas telah terselenggaranya pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada halangan yang berarti.

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengucapkan selamat kepada kepala desa terpilih, dan berharap kedepan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab serta amanah yang telah dititipkan oleh masyarakat Desa Bangun Rejo kepada dirinya.

“Selamat kepada Ibu Yuyun (Kades Terpilih-red), selamat menjalankan amanah masyarakat Desa Bangun Rejo,” ujar Edi Damansyah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah juga berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Kukar, agar segera menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih sesegera mungkin, sehingga kedepan kepala desa terpilih bisa dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa.

Edi Damansyah pada kesempatan tersebut juga meminta kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mengawal kepala desa terpilih tersebut, khususnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa.

Diakhir arahannya, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta kepada kepala desa terpilih agar nantinya setelah dilantik untuk fokus dalam bekerja khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian, saluran irigasi, dan jalan usaha tani yang yang belum tertangani dengan baik, karena menurutnya hal tersebut merupakan penopang utama bagi profesi pertanian dalam arti luas yang ada di Desa Bangun Rejo.

“Jadi kita nanti Ibu Yuyun kerjanya fokus aja, karena saya faham betul Tenggarong Seberang Bangun Rejo ini, jadi salah satu fokus yang utama, Ibu Yuyun kerjakan dulu infrastruktur pertanian, tangani itu dengan baik, nanti keliling petakan lagi dengan baik mana-mana irigasinya belum sampai, mana-mana jalan usaha taninya belum sampai, itu yang kita kerjakan, karena itu merupakan penopang utama profesi pekerjaan yang ada di Desa Bangun Rejo ini, yaitu sektor pertanian dalam arti luas,” ungkap Edi Damansyah.

Sekedar informasi, kegiatan diakhir dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, dimana potongan tumpeng pertama tersebut diserahkannya kepada Kades Bangun Rejo terpilih Yuyun Porwanti.(prokom07).

Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap APBD-P: Berikan Kemanfaatan Besar Bagi Masyarakat

28 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Nota keuangan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023 yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin dihadapan ketua dan anggota DPRD Kukar mendapatkan berbagai pandangan umum dari fraksi – fraksi di DPRD Kukar.

Pandangan – pandangan tersebut disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna ke 4 masa sidang I yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasyid di ruang sidang utama gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (28/8/2023).

Pandangan umum itu disampaikan antara lain, Fraksi Golkar dengan juru bicara Abdul Rahman mengatakan penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023 diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.

Ia mengingatkan bahwa arah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kutai Kartanegara, sekaligus dapat dioptimalkan dalam rangka penataan perikehidupan yang semakin baik.

Fraksi Gerindra yang disampaikan Sophan Sopian sangat apresiatif dan mendukung terhadap penyampaian terhadap Penyampaian nota keuangan rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.

Disebutkannya Fraksi Partai GERINDRA berharap RAPBD perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa hal diantaranya : “mengurangi angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan antara kabupaten ke kecamatan dan kecamatan ke desa bisa terselesaikan dengan baik, serta peningkatan jalan pertanian”

Kemudian fraksi P3PKS dengan juru bicaranya Akhmad Zulfiansyah menyambut baik proses kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga DPRD dalam pembahasan KUA PPAS sehingga mampu memperjuangakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 11,6 Triliun. Dan juga mengapresiasi kebijakan fiskal yang pemerintah daerah lakukan guna menjaga stabilitas perekonomian.

“Dan terkait dengan APBD yang cukup besar disisa waktu yang ada, kami mendorong pemerintah melakukan segala upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan atau penyerapan anggaran mengingat waktu yang sangat mepet, mengantisipasi kelangkaan material dan cuaca yg bisa tdk menentu” ujarnya (Prokom01).

Sampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD-P 2023, Wabup: Perubahan Juga Karena Perkembangan Tak Sesuai Asumsi KUA

28 Agustus 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong, Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar Perubahan APBD adalah Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan saat membacakan nota keuangan rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna ke 3 masa sidang I di ruang sidang utama gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (28/8/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid dan dihadiri sebanyak 32 anggota DPRD, unsur Forkompinda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar.

Wabup Rendi juga mengatakan perubahan APBD juga dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang diformulasikan kedalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD” terangnya.

Disebutkannya rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, secara garis besar meliputi: Pendapatan asli daerah masih sebesar Rp.640 miliar, pendapatan transfer menjadi sebesar Rp.8,3 triliun, diantaranya berasal dari Penetapan Kurang Bayar baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendapatan transfer terdiri :
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menjadi sebesar Rp.7,5 triliun.
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi sebesar Rp.799 miliar, yang terurai atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

“Sedangkan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah menjadi sebesar Rp. 10 miliar. Diantaranya merupakan pendapatan Dana Reducing Emission from Deforestration dan Forest Degradation (REDD+) Result Based Payment” jelasnya.

Dijelaskan Wabup Rendi bahwa adanya penyesuaian pendapatan daerah berpengaruh pada belanja daerah, sehingga belanja daerah secara ringkas terdiri : belanja operasi menjadi sebesar Rp. 6,5 triliun yang terurai atas : belanja pegawai menjadi sebesar Rp.1,9 triliun,
belanja barang dan jasa menjadi sebesar Rp.4,2 triliun, belanja subsidi menjadi sebesar Rp.307 juta, belanja hibah menjadi sebesar Rp.324 miliar, belanja bantuan sosial menjadi sebesar Rp.44 miliar.

Sementara itu untuk belanja modal menjadi sebesar Rp.4,2 triliun, yang terurai atas : belanja modal tanah menjadi sebesar Rp.68 miliar, belanja modal peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp.1,3 triliun, belanja modal gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp.1,05 triliun, belanja modal jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi sebesar Rp.1,65 triliun.

Untuk belanja modal aset tetap lainnya menjadi sebesar Rp. 49 miliar dan belanja modal Aset Lainnya menjadi sebesar Rp.9,1 miliar, kemudian belanja Tidak Terduga menjadi sebesar Rp.21,2 miliar.

“Hal ini dikarenakan terjadi pergeseran anggaran dimana salah satunya digunakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah,
belanja transfer menjadi sebesar Rp.878 miliar, dan belanja ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam bentuk belanja bantuan keuangan” paparnya. (Prokom01).