TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap agar musyawarah pembangunan RKPD dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap dalam musrembang RKPD ini betul-betul dalam menyusun program yang nantinya menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Edi baru-baru ini.

Menurut dia, rencana kerja pembangunan daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh undang-undang No.25/2004 kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya.

“RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-undang No.25/2004 kepada pemerintah daerah yang disusun setiap tahunnya,” ujarnya.

Selain itu, musrembang RKPD juga merupakan forum musyawarah tahunan antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, dan hasil Musrembang RKPD kabupaten akan dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrembang RKPD Kaltim.

“Dari musrembang RKPD ini nantinya akan dijadikan dokumen akhir dan bahan masukan dalam rencana pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan bahwa musrembang bertujuan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kemudian mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

“Inilah yang diharapkan dalam musrembang RKPD, termasuk dalam menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” katanya.

Adapun Output yang diharapkan, tambah Agus menyebutkan ada 3 (tiga) yakni penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan berdasar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), daftar prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBNm dan sumber pendayaan lainnya.

“Outpun ini nantinya juga akan ditandai dengan kesepakatan tentang perumusan hasil musrembang yang dituangkan dalam berita aara kesepakatan,”. Jelasnya. (prokom03)*

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam presentasinya terkait penjabaran visi misi Kukar Idaman, disampaikan Sekretaris DKP Muslik mengemukaakan bahwa ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi DKP diantaranya produksi perikanan yang mengalami stagnasi.

“Ya, masalah pokok yang dihadapi DKP yakni produksi perikanan tangkap mengalami stagnasi, usaha budidaya ikan masih mengalami keterbatasan benih unggul dan ketergantungan pakan pabrik, dan industri olahan produk perikanan belum berkembang,” kata Muslik, Rabu (17/3/2021) tadi.

Dielaskan Muslik, masalah perikanan tangkap seperti unit penangkapan ikan masih skala kecil dari 5 GT (perairan laut), aktivitas penangkapan ikan tidak berjalan optimal karena keterbatasan akses bahan bakar, area penangkapan ikan telah menunjukkan gejalan yangkap lebih (over fishing) dan area pemulihan stock SDI seperti tempat pemijahan dan perlindungan semakin terbatas.

“Akar masalahnya sendiri yakni keterbatasan akses terhadap permodalan, belum tersedianya SPBN, aktivitas ilegal dan destruktif fishing semaking meningkat, eksploitasi secara terus menerus tanpa adanya kegiatan pemulihan ekosistem, dan alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk dan industri semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu masalah juga ada pada usaha budidaya ikan masih keterbatasan benih unggul yakni jumlah dan kapasitas produksi UPR dan HSRT masih rendah hingga belum adanya unit pengolah pakan alternatif yang efektif.

Akar masalahnya, kata Muslik yakni kurangnya modal dan terbatasnya pengetahuan tentang perbenihan, kurangnya induk berkualitas, harga mesih pakan relatif mahal, bahan baku hingga terbatasnya pengetahuan pembuatan pakan ikan.Kemudian industri olahan produk perikanan belum berkembang.

“Inilah beberapa permasalahan yang menjadi atensi DKP dalam mengatasi semuanya, tentunya dengan beberapa strategi seperti peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap berbasis kawasan dengan pendekatan kelompok dan koperasi. pemulihan ekosistem perairan berbasis kearifan lokal, mendorong generasi milenial menjadi pelaku UPR/HSRT baru di kawasan sentra budidaya hingga merangsang tumbuhnya unit pengolahan pakan mandiri,” katanya.

“Adapun kebijakannya memastikan produksi hasil olahan sesuai standar mutu, menumbuhkan industri pengolahan dengan komoditas baru berbasis IKM pada kawasan, optimalisasi balai benih ikan, melakukan kerjasama dengan balai/UPT KKP dan lainnya,” demikian jelas Muslik. (prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar agar menggerakkan pola lingkungan bersih, terutama disetiap sekolah agar menggalakkan Bank Sampah (BS) bernilai ekonomis.

“Pengelolaan sampah ini bagian dari potensi meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya meminta kepada Disdikbud Kukar untuk mendorong para UPT (Unit Pelaksana Teknis) di masing-masing kecamatan menggalakkan bank sampah di setiap sekolah,” kata Edi Damansyah belum lama ini.

Menurut Edi, pengelolaan bank sampah tersebut juga dapat dimulai dari sekolah-sekolah dasar (SD) yang ada di Kukar.

“Saya minta semua UPT Disdikbud Kukar proaktif lakukan terobosan dan jadikan bank sampah sebagai percontohan di 200 sekolah SD,” ujarnya.

Dijelaskan Edi, penerapan bank sampah di sekolah juga salah satu bagian dalam memberikan edukasi kepada anak didik di tingkat dasar.

“Ya, kenapa saya dorong ini, untuk memberikan edukasi kepada anak. Misalnya, dalam satu minggu mengarahkan siswa-siswi membawa sampah plastik, kemudian dilakukan proses penimbangan yang dikelola oleh bank sampah setempat bernilai rupiah. Ini akan menjadi tabungan anak-anak kita. Artinya, sudah mendidik anak untuk membantu orang tua di rumah dalam memisahkan sampah,” katanya.

Edi berharap dari gerakan bank sampah di sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Inilah yang saya harapkan kedepannya, disdikbud melalui UPT-nya proaktif dan berinovasi mengajak sekolah-sekolah menerapkan pola lingkungan bersih melalui pengelolaan bank sampah. Peran UPT dan Kepsek dalam bank sampah sangat menentukan. Kita berangkat dari hal kecil dan konkret (benar-benar ada), libatkan semua stakholder termasuk proaktif semua kades peduli lingkungan bersih,” demikian harap Edi. (prokom03)*

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara (Kukar) membagi sebaran komoditi budidaya perikanan perwilayah yakni zona pesisir, zona tengah dan zona hulu. Hal tersebut dikatakan Sekretaris DKP Kukar Muslik dalam paparannya terkait visi-misi Kukar Idaman dihadapan Bupati Kukar Edi Damansyah, Rabu (17/3/2021) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Dalam 18 kecamatan Kukar, DKP membagi perzona dengan klasifikasi pengembangan sesuai dengan kultur wilayahnya masing-masing yakni zona pesisir, zona tengah dan zona hulu,” katanya.

Menurut dia, zona pesisir yakni membudidayakan udang dengan produksi 19.085 Ton, selanjutnya ikan bandeng dengan produksi 6.406 ton, rumput laut dengan produksi 10.626 ton dan kepiting 2.373 ton.

Kemudian zona tengah atau Loa Jukut dengan komoditi budidaya pengembangan yakni ikan nila sebanyak 18.608 ton, ikan mas dengan produksi 15.903 dan ikan lele 773 ton. Adapun pada zona hulu sendiri dengan komoditi budidaya ikan patin dengan 10.443 ton, ikan gabus dengan 7.885 ton, dan ikan jelawat 251 ton.

“Dari data tersebut jenis pengolahannya sendiri yakni udang beku dan cook peeled prawn, kerupuk/amplang, ikan kering/ikan salai,” ujarnya.

Dijelaskan Muslik pengawasan yang dilakukan DKP yakni dengan 3 unit Pos Pantau, 60 Pokmaswas, 3 Reservat dan 2 Rumah Jaga. Adapun dari sisi kelembagaan lanjut Muslik yakni Pokdakan yang sudah berbadan hukum 63, KUB 102, Poklahsar 2, Koperasi 10.

“Jumlah yang belum berbadan hukum yakni pokdakan sebanyak 348, KUB 436 dan poklahsar sebanyak 41. Selain itu pelaku usaha dengan pembudidaya ikan yang terinfut sebanyak 11.650 dan terverifikasi 5.176, jumlah nelayan 12.025 dengan jumlah terverifikasi 11.681,” jabar Muslik. (prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah selaku pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bagi semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (17/3/2021).

Adapun isi dari perjanjian kinerja tersebut dibacakan langsung oleh Sekda Kukar H Sunggono dihadapan Bupati Kukar Edi Damansyah dan semua OPD yang sudah menandatangani perjanjian kinerja yang isinya sebagai berikut;

Baca juga:

Inilah Arahan Bupati Kukar Bagi OPD Kukar

Bupati Minta OPD Perbaiki Manajemen

Bentuk Gugus Tugas, Bupati Minta Pahami Visi-Misi Kukar Idaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua (Bupati Kukar), pihak pertama (Kepala OPD) berjanji; (1). Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Remnstra) tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 pada perangkat daerah yang saya pimpin.

(2). Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat daerah; (3). Melaksanakan dan melaporkan progress penataan dan penertiban asset daerah;

(4). Melaksanakan input rencana umum pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu; (5). Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); (6). Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah; (7). Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi berdasarkan fungsi perangkat daerah;

(8). Melaksanakan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke tim monitoring (Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); (9). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Adapun Pihak Kedua: (1). Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini; (2). Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan perjanjian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Ditandatangani Bupati Kukar Edi Damansyah dan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar,  tanggal 1 Februari 2021. Demikian isi Tapkin Tahun 2021. (prokom10)